Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dedi Irawan menilai langkah Kapolri menerbitkan Telegram pada para Kapolda sudah tepat.
Apalagi Telegram tersebut berisi perintah agar Direskrimum dan Direskrimsus melanjutkan dan meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi dengan BPKP, Kejaksaan, dan BPK di wilayah masing-masing. Tujuannya, untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi belanja APBD, serta pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
“Kami mengapresiasi langkah sigap Kapolri mewujudkan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparan Berkeadilan), yang benar-benar diterapkan di tengah beban dan tanggung jawab yang terus bertambah,†ujarnya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/8).
Dedi Irawan mengurai bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 yang meroket hingga 7,07 persen (yoy) harus tetap terjaga dengan baik di kuartal selanjutnya.
Pertumbuhan yang sudah positif ini harus diamankan. Segala sektor yang menunjang pertumbuhan itu harus dikawal dengan baik, sehingga tren positif ini dapat terus terjaga dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
Untuk itu, sikap tegas Kapolri merupakan bagian kontribusi dari elemen pemerintah yang memiliki
sense of crisis.
"Polri salah satu garda terdepan bersama TNI dan organisasi masyarakat dalam penanganan Covid 19 di lapangan. Di satu sisi Polri juga tetap konsen pada tugas lainnya dalam hal pengamanan pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik ini dapat konsisten hingga akhir tahun,†sambung Dedi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: