Demikian antara lain hasil dari diskusi politik terbatas Pimpinan Nasional Forum Alumni Kelompok Cipayung dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Senin siang (9/8).
Pimpinan Nasional Forum Alumni Kelompok Cipayung terdiri dari Korps Alumni HMI (KAHMI), Ikatan Alumni PMII (IKA PMII), Persatuan Alumni GMNI (PA GMNI), Forum Komunikasi Alumni PMKRI (Forkoma PMKRI) dan Perkumpulan Senior GMKI (PS GMKI).
Jurubicara forum ini, Ahmad Muqowam, mengatakan, Presiden Jokowi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menggerakan roda pemerintahan pusat dan daerah beserta segenap elemen masyarakat Indoensia untuk bergotong royong mengatasi pandemic Covid-19.
“Presiden Joko Widodo kami minta untuk tidak ragu-ragu mengambil kebijakan yang konstitusional, koordinatif, sinergis, dan menjalankan fungsi serta wewenang pemerintahan yang cepat, tepat dan efektif, utamanya dalam merngkoordinasikan sinergitas dengan pemerintah daerah dan segenap elemen masyarakat lainnya,†ujar Muqowam.
Dia menambahkan, pihaknya mendukung Pemerintah melakukan dialog dan edukasi secara terus menerus kepada segenap lapisan masyarakat agar selalu disiplin dan menegakkan protokol kesehatan secara ketat yang sangat diperlukan bagi upaya penanganan pandemi Covid-19.
“Selain itu kami juga mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah terbukti menunjukkan hasil yang semakin baik, dengan ditandai penurunan kasus Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia,†sambungnya.
Sementara Viva Yoga Mauladi yang merupakan Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI menegaskan, Forum Alumni Kelompok Cipayung mendukung program vaksinasi terhadap sebagaian besar masyarakat Indonesia, sekitar 70 sampai dengan 80 persen dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia.
“Sejalan dengan target tersebut, kami mendesak agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola pengadaan dan pendistribusian vaksin yang lebih baik lagi, transparan dan akuntabel mengingat sampai saat ini masih terdapat realitas adanya ketidakmerataan distribusi vaksin di beberapa wilayah Indonesia,†jelas Viva Yoga Mauladi.
Adapun Ketua Umum Forkoma PMKRI, Hermawi Taslim, dalam pernyataannya menegaskan dukungan pada berbagai program pemerintahan Jokowi.
“Ini untuk menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya (Presiden Jokowi) sampai akhir masa jabatan tahun 2024 yang akan datang demi mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia,†tegas Hermawi Taslim.
Di sisi lain, Ketua Umum PS GMKI Febri Calvin Tetelepta, mengajak seluruh media massa nasional aktif membuat berita-berita dan informasi yang obyektif dan mendukung upaya Pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 ini dan ikut meluruskan berita-berita bohong yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama yang tersebar di berbagai media sosial.
Apresiasi Pelaku UsahaApresiasi terhadap pelaku usaha yann memberikan bantuan dalam program vaksinasi di era pandemi disampaikan Ketua Umum PA GMNI, Ahmad Basarah.
“Kami juga terus mendorong dan mengajak segenap potensi bangsa Indonesia untuk mengurangi beban ekonomi negara dengan menyisihkan dananya dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan untuk membantu masyarakat Indonesia yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid 19 ini,†tuturnya.
Pada bagiannya, Mensesneg Pratikno menyambut baik dukungan moral dan politik yang disampaikan Forum Alumni Kelompok Cipayung.
Dia menegaskan, pemerintah akan terus fokus bekerja menjalankan amanat penderitaan rakyat khususnya akibat pandemi Covid-19 ini.
“Dalam situasi cobaan pandemi Covid 19 ini, daya tahan bangsa Indonesia diuji, sistem pemerintahan kita juga diuji, kohesifitas dan kerja sama antara pemerintah dan rakyatnya juga sedang diuji, apakah bangsa kita akan menjadi memenangkan perang melawan Covid-19 ini atau tidak?katanya.
“Hal yang sama juga sedang terjadi di semua pemerintahan negara-negara di dunia karena pandemi Covid-19 ini adalah hal yang baru pertama kali dia alami oleh semua bangsa di dunia,†demikian Mensesneg Pratikno.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tidak diragukan lagi, Joko Widodo adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang sah dan konstitusional, yang berkuasa setelah memenangkan pemilihan presiden yang demorkatis tahun 2019 lalu. Oleh karena itu, Presiden Jokowi memiliki legitimasi dan legalitas konstitusional untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Termasuk dalam upaya melindungi bangsa Indonesia dari bahaya pandemi Covid-19. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: