Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/8).
Satyo menilai bahwa kritik Puan Maharani selama ini tidak jauh beda dengan kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan ormas lainnya.
Kritik akan menjadi berbeda jika kewenangan DPR untuk melakukan evaluasi dan investigasi terhadap pemerintah digunakan.
“Sebagai bagian cabang kekuasaan politik, mestinya DPR dapat mengevaluasi pemerintah, khususnya presiden terkait penanganan pandemi Covid-19 yang telah menggunakan anggaran negara ribuan triliun rupiah,†ujarnya.
Lebih jauh, Satyo menyayangkan sikap DPR hari ini yang kebanyakan terkesan seperti jurubicara pemerintah. Mereka tidak merepresentasikan suara kedaulatan rakyat.
“Semuanya hanya membeo,†demikian Satyo.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: