Pakar kesehatan hingga koalisi masyarakat menuntut pemerintah agar mengurungkan hal tersebut. Karena, indikator kematian sangat penting untuk melihat efektifitas penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah.
Menjawab tuntutan tersebut, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Pulau Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, mengurungkan rencananya menghapus indikator kematian.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini tidak lagi menjadikan akumulasi data kaus meninggal Covid-19 selama beberapa minggu di daerah sebagai alasan untuk menghapus indikator kematian. Justru, ia menjalankan usulan sejumlah pihak yang meminta agar pemerintah pusat memperbaiki data yang diduga bermasalah.
"Sedang dilakukan
clean up data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan
di-include indikator kematian ini jika data sudah rapih," ujar Jurubicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/8).
Sebelum indikator kematian ini kembali digunakan untuk menentukan level PPKM di suatu wilayah, Jodi mengatakan, pihaknya sementara waktu menggunakan lima indikator penilaian.
Di antaranya, data tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR), data kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, data pelacakan
(tracing), pengetesan
(testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.
"Jadi (data kematian) bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," tandas Jodi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Indikator kematian Covid-19 yang rencananya dihapus pemerintah dalam menentukan kebijakan penanganan pandemi menuai protes banyak pihak. 
BERITA TERKAIT: