Sekjen Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidiq mengendus pihak yang meramaikan polemik peralihan kepegawaian menjadi ASN sengaja dijadikan polemik untuk kepentingan politik yang lebih besar.
"Saya membacanya panggung ini ingin dibuat ramai, (padahal) ini kecil. Di atas panggung itu ada yang pro kontra, mereka tidak terlalu peduli," demikian kata Mahfuz Sidiq dalam webinar Moya Institute bertajuk 'Kontroversi Temuan TWK 51 Pegawai KPK', Jumat (13/8).
Tujuannya, kata Mahfudz, bukan ingin kembali ke KPK, melainkan sengaja dibuat ramai dan panjang hingga pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Jadi, intinya panggung ini akan dibikin panjang, orang diundang ramai-ramai. Sehingga salah satu isu kontestasinya di 2024, yaitu mana yang pro pemberantasan korupsi atau tidak pro," bebernya.
Masih dalam webinar yang sama, Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto menilai masalah TWK sudah hampir selesai ketika 51 pegawai dinyatakan TMS dari alih status ASN.
"Ternyata polemik tidak sampai di situ setelah ada temuan Ombudsman, di mana hasilnya ada maladministrasi dan rekomendasinya meminta agar ada koreksi terhadap 51 pegawai KPK yang tidak lulus untuk diangkat," lanjutnya.
Yang tak kalah mengherankan, adanya desakan agar Presiden Joko Widodo turun tangan. Baginya hal tersebut terlalu berlebihan karena prosesnya sudah berlangsung.
"Hemat saya, jika kita terlalu larut dengan polemik ini, tidak produktif di tengah upaya bangsa memutus mata rantai penyebaran Covid-19," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kian menjadi panggung politik. 
BERITA TERKAIT: