66,7 persen Publik Khawatir Program Jaring Pengaman Sosial Dikorupsi

Hal tersbeut terekam dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk "Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024"

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, mayoritas responden dari 1.200 orang yang terlibat dalam surveinya menyatakan program jaring pengaman sosial rawan dikorupsi,

"Terdapat 66,7 persen responden menyatakan program jaring pengaman sosial rawan dikorupsi," ujar Dedi dalam diskusi daring Polemik Trijaya FM, Sabtu (14/8).

Di samping itu, Dedi dalam surveinya juga merekam anggapan masyarakat terhadap efektivitas program jaring pengaman sosial, dan juga soal penentuan penerima berbagai bentuk bantuan yang dibuat pemerintah.

"Ada 52,7 persen yang menyatakan jaring pengaman sosial tidak signifikan membantu, dan 56,3 persen beranggapan pemilihan penerima bantuan tidak transparan dan terbuka," tuturnya.

Meski begitu, IPO juga menangkap lebih rinci penilaian responden terkait efektivitas dan ketepatan sasaran sejumlah bentuk program jaring pengaman sosial.

Di mana, untuk program bantuan tunai, sebanyak 26,9 persen responden menyatakan tepat sasaran. Kemudian 54,8 persen tidak tepat sasaran dan 18,3 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Kemudian, dari 1.200 responden ada 51 persen yang menyatakan program bantuan tunai efektif. Sedangkan sebanyak 32 persen menyatakan tidak efektif dan sisanya sebanyak 17 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Untuk program bantuan sembako, ada 62,1 persen responden menyatakan tepat sasaran, 34,8 persen tidak tepat sasaran, dan 3,2 persen menjawab abstain.

Di samping itu, ada sebanyak 62 persen responden menyebut bahwa bantuan sembako tidak efektif, 21 persen efektif, dan 17 persen abstain.

Adapun untuk program Prakerja, 26,4 persen responden menyatakan tepat sasaran, 66,1 persen tidak tepat sasaran, sedangkan 7,5 persen menjawab abstain.