Gurubesar hukum Internasional Hikmahanto Juwana menyampaikan, sikap pemerintah Indonesia perlu menunggu pengakuan atas pemerintahan Afghanistan sebelum melakukan tindakan diplomatis.
"Paskapejuang Taliban menyatakan telah menguasai Ibukota Afghanistan pada Minggu malam lalu, Indonesia perlu menunggu beberapa saat untuk mengakui pergantian pemerintah mengingat hingga saat ini belum ada kepastian siapa yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan,†ucap Hikmahanto lewat keterangan persnya yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/8).
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini mengurai, setidaknya ada dua mekanisme dalam hukum internasional, yakni secara konstitusional dan inkonstitusional.
"Kalau konstitusional maka pergantian pemerintah berproses berdasarkan konstitusi. Sementara yang inkonstitusional adalah pergantian pemerintah yang tidak berdasarkan konstitusi di suatu negara,†katanya.
Menurutnya, yang terjadi di Afghanistan saat ini merupakan pergantian pemerintahan secara inkonstitusional.
Oleh karena itu, perlu ditunggu beberapa saat sehingga Indonesia tahu siapa individu yang menjadi pemegang kekuasaan di Afghanistan.
"Indonesia tidak perlu tergesa-gesa dalam memberikan pengakuan kepada pemerintahan baru,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: