Wacana tersebut ditanggapi Partai Demokrat melalui Jurubicaranya, Herzaky Mahendra Putra, yang mengungkapkan demokrasi Indonesia memang berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir.
Namun, Partai Demokrat menemukan catatan demokrasi di era Jokowi semakin menurun. Di mana, Herzaky menyebutkan catatan tersebut merupakan hasil kajian
The Intelligence Economist Unit.
Bahkan, kata dia,
Freedom House selaku lembaga pemerhati dan pendukung demokrasi internasional, mengkategorikan Indonesia di era Jokowi sebagai negara
partly free, dengan nilai yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.
"Jauh di bawah era SBY yang berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau
free," kata Herzaky saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/8).
Apalagi, sambungnya, fenomena penangkapan pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kata Herzaky, pendapat tersebut merupakan catatan koalisi masyarakat sipil, seperti Amnesty Internasional dan SAFENet. Sehingga, warga pun semakin takut berbicara dan berekspresi di muka umum menurut hasil berbagai survei.
"Belum lagi merebaknya intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah berupa peretasan akun media sosial,
doxing, maupun serangan
buzzer secara terorganisir," katanya.
Tak hanya itu, menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat ini, adanya upaya dari petinggi negara yang mencoba melakukan pembegalan partai politik, secara langsung telah mempertontonkan kualitas demokrasi yang melemah.
"Baru di Indonesia-lah, ada begal politik yang dilakukan terhadap Partai Politik secara terang-terangan oleh orang dekat Presiden, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko yang bukan kader parpol tersebut, dan gerombolannya," sesalnya.
Sialnya, masih kata Herzaky, sampai dengan saat ini, sosok "begal partai" itu masih bisa dengan tenang duduk santai di atas jabatan yang diembannya meskipun jelas-jelas melakukan perbuatan tidak terpuji.
"Tanpa merasa risih dan tanpa mendapatkan konsekuensi apapun," pungkasnya.
Pada Jumat (21/8), Majalah
The Economist menurunkan sebuah laporan yang menyengat.
“Indonesia’s president promised reform. Yet it is he who has changed,†begitu judul op-ed yang diawali dengan kata “Jokowho?â€. Artinya, “Presiden Indonesia menjanjikan reformasi. Namun adalah dirinya yang berubah.â€
Di bagian bawah judul itu tertulis kalimat teaser, “Democracy is increasingly enfeebled under Jokowi†atau bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, “Demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahan Jokowi.â€
Artikel ini juga memuat sebuah kartun yang sejalan dan menggambarkan kondisi yang disebutkan di dalam judul.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.