Cak Imin: Bijak Manfaatkan Medsos Sarana Membendung Gerakan Radikalisme

Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat mengisi Webinar tentang "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Menangkal Radikalisme" Jumat siang (20/8).

Pria yang karib disapa Cak Imin ini mengatakan bahwa dalam situasi pandemi Covid-19, masyarakat Indonesia harus tetap mewaspadai gerakan penguatan politik identitas agama yang ada di dalam media sosial.

Kata Ketua Umum DPP PKB itu, agama menjadi menu pengetahuan yang banyak diminati oleh masyarakat. Sebab, fungsi agama adalah sumber kekuatan etis dan moral yang mengubah masyarakat.

Meski demikian, di sisi yang lain, saat agama subur justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai alat mencapai tujuan politik. Salah satunya instrumen yang digunakan adalah media sosial.

"Di sisi yang lain agama kemudian subur, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang melihat agama sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, tujuan ideologis, tujuan semangat negatif," demikian ulasan Cak Imin.

Merespons tantangan itu, Cak Imin menyarankan pada pemerintah mampu menjadi jembatan bagi semangat keagamaan dan kebhinekaan.

Dengan demikian, Cak Imin yakin ideologi radikalimsme tidak akan berkembang pesat.

Pemerintah, ditekankan Cak Imin harus benar-benar intens menjembatani semangat keagamaan dengan kesadaran tidak mudah dimanfaatkan.

"Suburnya radikalisme, fundamentalisme, agama dijadikan jalan untuk kemanfaatan ekonomi, politik dan lainnya ini yang harus diantisipasi," Kata Gus Muhaimin

Cak Imin juga menyinggung soal kecenderungan radikalisme dan fundamentalisme agama tidak hanya terjadi pada Islam, tetapi agama lainnya.

Cak Imin menyarankan kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media soial. Apalagi Indonesia adalah negara yang subur pertarungan ideologi yang ada di dunia.

Ketua Umum PKB itu mengimbaumasyarakat Indonesia untuk bijak menggunaan media sosial. Tujuannya, untuk membendung aksi gerakan radikalisme di Indonesia

"Dalam konteks ini kita harus mampu membendung paham intoleransi, paham pro perpecahan, paham yang bersifat disintegratif terhadap Indonesia," pungkasnya.