Asean Korea Coopertion Onwards
ASEAN-KOREA Cooperation Upgrade
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Jamiluddin Ritonga: Distribusi Bansos Masih Bermasalah, Mensos Harusnya Contoh DKI Jakarta

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Sabtu, 21 Agustus 2021, 19:45 WIB
Jamiluddin Ritonga: Distribusi Bansos Masih Bermasalah, Mensos Harusnya Contoh DKI Jakarta
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini/Net
Proses distribusi bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah kepada warga miskin masih menimbulkan masalah. Mulai dari ditemukan beras tak layak, hingga daging ayam busuk yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM).

Menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, peristiwa semacam itu sebetulnya tidak perlu terjadi bila sistem distribusi bansos sudah baik.

"Kalau masih ditemukan beras tak layak dan daging ayam yang busuk, maka dapat dipastikan sistem distribusinya bermasalah," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (21/8).

Selain itu, menurut Jamiluddin, sistem pengawasan distribusi Bansos juga masih lemah. Sebab, apabila sistem pengawasan sudah baik, maka kualitas setiap barang yang keluar sudah pasti terdeteksi sejak dini.

Atas dasar itu, ia memandang seharusnya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, mencontoh distribusi Bansos yang sukses dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di wilayah pimpinan Anies Baswedan ini Jamiluddin melihat warga mendapat beras kualitas premium, dan warga menilai berasnya enak serta pulen.

"Jadi, Menteri Sosial harus lebih jelas lagi menetapkan standar kualitas bansos yang akan diberikan," tegasnya.

Selain itu, Jamiluddin juga menyoroti soal standar Bansos yang mestinya tersosialisasi dengan baik hingga petugas lapangan, tujuannya agar yang mendistribusikan memiliki persepsi yang sama mengenai kualitas bansos yang akan dibagikan.

Karena itu Jamiluddin menambahkan, Mensos Risma juga perlu mengevaluasi sistem distribusi dan sistem pengawasan Bansos. Jika hal itu tidak diperbaiki, maka masalah yang sama akan terus berulang.

"Untuk itu, Menteri Sosial harus lebih banyak meluangkan waktunya untuk menangani sistem bansos yang pas untuk geografis Indonesia," katanya.

"Ini akan lebih baik daripada lebih banyak blusukan. Sebab, level menteri seharusnya lebih fokus menata sistem, bukan wara wiri dan marah-marah," demikian Jamiluddin.
EDITOR: AHMAD SATRYO

ARTIKEL LAINNYA