Punya Alasan Kuat, Aktivis Pemuda Usulkan Panglima TNI dari Angkatan Darat

Nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana (KSAL), Laksamana Yudo Margono disebut-sebut menjadi calon kuat. Namun kedua nama tersebut tak kunjung diajukan ke legislatif.

Mantan Ketum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Karman BM, menilai figur yang cocok menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto adalah dari Angkatan Darat (AD).

"Terkait dengan pergantian Panglima TNI, saya melihat lebih cocok dari Matra Darat. Sosoknya tentu Jenderal Andhika Perkasa," ujar Karman melalui keterangan yang diterima Redaksi melalui WhatsApp (WA), Sabtu (21/8).

Pendapat Karman tentu bukan tanpa alasan. Dinamika politik Timur Tengah seperti dikuasainya Afghanistan oleh Taliban menjadi salah satu alasan agar TNI diperkuat oleh sosok Panglima dari Angkatan Darat.

Karman melihat gejolak politik di Afghanistan berpotensi melahirkan gerakan-gerakan yang berafiliasi ke Taliban di Indonesia. Itu terbukti dengan banyaknya dukungan masyarakat Indonesia ke Taliban.

"Saya melihat tantangan dan ancaman pertahanan pascagejolak politik di Afganistan adalah munculnya gerakan-gerakan yang berafiliasi ke gerakan taliban. Atau gerakan transnasional," tuturnya.

Gerakan transnasional tersebut dikhawatirkan Karman dapat mengganggu stabilitas negara.

"Gerakan transnasional itu cenderung radikal. Yang dapat berimplikasi terhadap stabilitas dalam negeri," jelasnya.

Sehingga, posisi Panglima TNI dari Angkatan Darat diyakini dapat memperkuat terciptanya keamanan dalam negeri. Sehingga, gerakan-gerakan transnasional ataupun simpatisan Taliban di Indonesia tidak menciptakan instabilitas dalam negeri.

"Maka untuk itu, penguatan aparat keamanan juga pertahanan harus ditingkatkan," katanya.

Dia mengkhawatirkan saat kejayaan ISIS dulu di mana banyak anggotanya berasal dari Indonesia. Jika pertahanan dan keamanan di Indonesia tidak diperkuat, dikhawatirkan ada gerakan yang berafiliasi dengan Taliban di dalam negeri, yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan Indonesia.

"Sehingga kita dapat mengantisipasi terulangnya peristiwa bom Sarinah dengan memperkuat stabilitas dan keamanan nasional," demikian Karman.