Adapun diskursus tersebut berpusar sekitar apakah Taliban telah berubah atau belum sejak 2001 sejak terakhir memegang kekuasaan di Afghanistan.
Begitu kata Gurubesar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana dalam keterangannya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/8).
"Padahal diskursus yang terjadi di Indonesia tidak akan berdampak apapun di Afghanistan,†ujarnya.
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini mengurai ada tiga hal yang menjadikan diskursus Indonesia tentang Taliban tidak berdampak pada politik di Afganistan. Pertama hingga saat ini politik di Afghanistan masih belum menentu dan sangat cair tentang siapa yang memegang kendali pemerintahan.
"Taliban memang sudah menguasai berbagai wilayah bahkan ibukota, namun hal tersebut tidak berarti tampuk pemerintahan serta merta memegang pemerintahan di Afghanitan. Hal ini karena dalam tubuh Taliban terdapat sejumlah faksi, di samping pada saat ini ada kelompok-kelompok yang hendak melakukan perlawanan terhadap Taliban dengan kekerasan,†katanya.
Kedua, lanjut Hikmahanto, diskurus harus dihentikan karena publik seharusnya menghormati kedaulatan Afghanistan.
"Publik tidak dapat memaksa pemerintah untuk mengakui Taliban sebagai pemerintah di Afghanistan bila di dalam negeri Afghanistan sendiri masih berlangsung perebutan kekuasaan, baik secara damai ataupun melalui kekerasan,†katanya.
"Bila pemerintah melakukan pengakuan terhadap satu kelompok maka pemerintah akan dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri negara lain,†imbuhnya.
Adapun alasan terakhir, kata Hikmahanto, yang menentukan dan merasakan langsung apakah Taliban telah berubah atau belum adalah rakyat di Afghanistan, bukan rakyat di Indonesia.
"Bila rakyat di Afghanistan masih diselumuti rasa takut, panik dan kekhawatiran yang luar biasa yang diwujudkan dengan keinginan keluar dari Afghanistan maka dalam persepsi masyarakat Afghanistan Taliban masih belum berubah,†ujarnya.
Menurutnya, tugas Taliban untuk meyakinkan masyarakat di Afghanistan untuk meyakinkan bahwa mereka telah berubah.
"Diskursus telah berubah atau belumnya Taliban di Indonesia selain kurang tepat justru berpotensi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Kecuali memang digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai komoditas politik untuk menyerang pemerintah,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Publik harus segera menyudahi polemik terkait Taliban yang berhasil merebut pemerintahan Afganistan. Sebab, situasi politik di Afganistan saat ini belum stabil, dan di sisi lain, di Indonesia terjadi diskursus terkait Taliban yang menguasai pemerintahan Afganistan. 
BERITA TERKAIT: