Hal ini menjadi sorotan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang dibahas dalam pembukaan acara "Executive Education Program For Young Political Leaders III" yang diselenggarakan Golkar Institute secara daring, Senin (23/8).
Dalam pemaparannya, Ketua Dewan Pembina Golkar Institute ini menuturkan bahwa krisis pandemi yang dipicu oleh Covid-19 masih menjadi batu ujian bagi setiap negara demokrasi, dan sebagai pembuktian bahwa sistem demokrasi memenuhi persyaratan lebih baik dibandingkan sistem politik yang otoritarian.
"Karena Covid-19 terjadi saat demokrasi mengalami stagnasi atau dekonsolidasi demokrasi," ujar Airlangga dikutip melalui kanal Youtube Golkar Institute.
Pandemi Covid-19 yang menjadi ujian besar yang erat kaitannya dengan dekonsolidasi demokrasi, diterangkan Airlangga dengan menyampaikan hasil kajian Freedom House.
"Freedom House melaporkan bahwa 25 dari 42 negara demokrasi yang telah mapan mengalami erosi demokrasi dalam 14 tahun berturut-turut," tuturnya.
Dari situ, Airlangga menyatakan bahwa Covid-19 kini menjadi tantangan bagi negara-negara demokrasi di dunia, agar masalah kesehatan global ini tidak mengganggu proses dekonsolidasi demokrasi.
Sebagai Partai tertua di tanah air, Partai Golkar akan selalu berkomitmen menjaga mempertahankan demokrasi di Indonesia.
"Komitmen demokratif tersebut ditunjukkan dengan mencermati setiap fenomena di dunia yang berpotensi menggerogoti legitimasi demokrasi," demikian Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: