Iwan Sumule: Oligarki adalah Pembunuh Demokrasi, tapi Luhut Malah Jadi Oligarki Baru

"Oligarki tak hanya penghalang cita-cita kebangsaan, tapi pembunuh demokrasi," kata Ketua Majelis Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule dikutip dari akun Twitternya, Senin (23/8).

Ia menjelaskan, seorang pejabat negara harusnya bekerja dengan mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara serta mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Akan tetapi, fakta di lapangan mengatakan hal berbeda. Iwan Sumule turut menautkan potongan video wawancara antara aktivis hak asasi manusia Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanti.

Dalam video tersebut, Haris dan Fatia membahas soal tambang emas di Intan Jaya, Papua yang disinyalir dikuasai oleh segelintir pihak.

"Toba Sejahtera Group ini dimiliki sahamnya oleh pejabat kita, namanya Luhut Binsar Pandjiatan. Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini," jelas Fatia dalam potongan video yang diunggah Iwan Sumule.

"Oligarki adalah pembunuh demokrasi, tapi Luhut malah jadi oligarki baru," demikian Iwan Sumule mengakhiri unggahan tersebut.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebelumnya merilis laporan bertema “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya" pada 12 Agustus 2021 lalu. Sejumlah LSM yang turut terlibat adalah YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia.

Para peneliti melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik. Kajian ini juga memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya.

Masih dalam laporan tersebut, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi, yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).

Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer/polisi termasuk bahkan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

“Penguasaan wilayah konsesi industri pertambangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di wilayah konflik telah melanggar hak-hak orang asli Papua sebagai pemilik tanah adat," jelas Staf Advokasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Tigor G Hutapea.