Pemerintah Wajib Beri Insentif untuk UMKM Selama Masa Pandemi

Berbagai kebijakan pembatasan yang dibuat pemerintah selama pandemi telah membuat UMKM makanan dan minuman tidak seproduktif di masa normal.

“Risiko seperti ini menjadi konsekuensi bagi pelaku usaha yang basisnya mendatangkan orang. Apalagi usaha-usaha yang sifatnya masih tradisional, belum memanfaatkan strategi digital,” ujar anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia saat mendampingi kunjungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meninjau UMKM di Sumedang, Sabtu (28/8).

Menurutnya, untuk menghadapi situasi seperti itu, para pelaku UMKM dituntut bisa beradaptasi. Hanya saja, karena kondisi setiap UMKM berbeda-beda, baik terkait kapasitas sumber daya atau kemampuan operasional, tentu tidak bisa bisa disamaratakan.

“Negara perlu hadir dengan program yang tepat sasaran termasuk memberikan insentif sebagai daya ungkit bagi para pelaku UMKM,” tegasnya.

Di Sumedang, sambungnya, ada sebanyak 26 ribu UMKM yang sudah tercatat dan terverifikasi. Ini merupakan sumber potensial bagi penguatan ekonomi daerah maupun nasional.

Oleh karena itu, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan UMKM di masa pandemi. Pertama, pemerintah wajib memberi insentif kepada UMKM secara tepat sasaran dan tepat guna.

Kedua, mendukung pengembangan kewirausahaan lokal dan pemulihan UMKM dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Lalu melakukan akselerasi peningkatan kapasitas sumber daya pelaku usaha dan menggalakkan UMKM Go Digital dan embangun kolaborasi lintas stakeholder sebagai wujud gotong royong menjamin ketahanan ekonomi kerakyatan,” sambungnya,

“Saya selaku kader PAN Di Dapil Jabar IX selalu sinergis sesuai arahan Ketua Umum PAN dalam upaya penguatan UMKM. Sebagai upaya perwujudan cita-cita partai dalam mensejahterakan rakyat,” demikian Farah Puteri Nahlia.