Pemerintah Buat Tujuh Prioritas di RAPBN 2022, Fraksi Golkar Dukung Upaya Mewujudkan Transformasi Energi

Prioritas pertama, adalah tentang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, di mana salah satu kegiatannya adalah percepatan transisi energi.

Kemudian isi prioritas kelima tentang penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, adapun infrastruktur energi dan ketenagalistrikan adalah salah bentuk penguatan tersebut.

Sementara prioritas keenam memasukkan tentang pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Salah satu bentuk kegiatannya adalah peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan aktivitas sosial-ekonomi dengan fokus penurunan emisi gas rumah kaca di sektor lahan, industri, dan energi.

Anggota Komisi VII DPR, Dyah Roro Esti menilai, tujuh prioritas yang disampaikan dalam pidato Presiden Joko Widodo mengenai RAPBN 2022 dalam Sidang Tahunan MPR RI beberapa waktu lalu menggambarkan keseriusan pemerintah terhadap transformasi energi.

"Dari paparan tersebut, dapat kita lihat penjabaran mengenai rencana transformasi pada pidato Presiden (Jokowi). Saya optimistis dan turut mendukung untuk keberlangsungan rencana jangka panjang Indonesia melakukan transformasi ke arah EBT," kata Esti lewat keterangan persnya, Minggu (29/8).

Selain itu, dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2022, fungsi ekonomi mendapatkan anggaran sebesar Rp 402,4 triliun atau 20.8 persen dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.938,4 triliun.

Esti menyebut, anggaran ini merupakan kedua terbesar setelah Fungsi Pelayanan Umum dengan porsi 32 persen.

Dia menjelaskan, anggaran fungsi ekonomi dilaksanakan oleh beberapa kementerian/lembaga (K/L), salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan fokus mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi.

"Data-data tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dan langkah yang diambil oleh pemerintah mewujudkan transformasi energi, utamanya untuk rencana jangka pendek di tahun 2022," imbuhnya.

Tak hanya soal anggaran, Esti juga melihat rencana prioritas tersebut merupakan upaya pemerintah membangun kesadaran terhadap urgensi transformasi ekonomi hijau, dan juga transisi energi yang menjadi satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk bisa mengakselerasi transformasi energi.

"Hal ini harus ada pada setiap warga negara Indonesia, baik pemangku kepentingan di pemerintahan maupun masyarakat umum," katanya.

Menurut Esti, dengan adanya kesadaran di berbagai lapisan masyarakat, pelaksanaan proyek-proyek transformasi ekonomi dan transisi energi mendapat dukungan dan terlaksana dengan baik. Ia pun mengakui bahwa fokus RAPBN 2022 belum pada ekonomi hijau, hal ini mengingat fokus utama pemerintah saat ini ada pada sektor kesehatan sebagai kelanjutan penangangan Covid-19.

Tapi menurutnya, hal tersebut tidak dapat dapat dipungkiri mengingat kondisi pandemi di Indonesia yang baru saja melewati gelombang kasus yang cukup tinggi.

Meskipun begitu, RAPBN dia nilai juga patut difokuskan untuk penguatan agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing.

"Pengembangan SDM adalah salah satu kunci transisi energi mengingat teknologi EBT yang cenderung baru dibandingkan energi fosil, maka secara tidak langsung juga mendukung ekonomi hijau dan transisi energi," demikian Roro.