Hal ini didukung salah satu organisasi mayarakat sipil, Barikade 98, yang menganggap tepat pembentukan Satgas BLI untuk melakukan penagihan kepada para pelaku pengemplang dana BLBI.
Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah untuk bertindak tegas kepada para pelaku pengemplang dana BLBI.
"Pemerintah tidak boleh kalah dan bernegoisasi dengan para penjarah dana BLB," ujar Benny dalam keterangan tertulis yang diterima
redaksi, Selasa dini hari (31/8).
Di tempat terpisah, Sekjen Barikade 98, Arif Rahman menyatakan,penegakan hukum secara keras dan tegas atas setiap kasus korupsi adalah bukti bahwa Pemerintahan Jokowi tegak lurus pada perintah konstitusi.
"Menyita aset dan harta kekayaan para penjarah dana BLBI bahkan tidak cukup untuk memberikan rasa keadilan bagi rakyat. Tapi juga menyeret dan memenjarakan para maling dana BLBI adalah keadilan sejati penegakan hukum pemberantasan korupsi," ucap Arif.
"Tentunya Barikade 98 akan terus mengawal pemerintahan Jokowi yang selama ini konsisten melaksanakan agenda-agenda Reformasi," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: