Asean Korea Coopertion Onwards
ASEAN-KOREA Cooperation Upgrade
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Kebijakan Fiskal Tahun 2022 Diarahkan Penanganan Kesehatan

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Selasa, 31 Agustus 2021, 13:25 WIB
Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Kebijakan Fiskal Tahun 2022 Diarahkan Penanganan Kesehatan
Ketua DPR RI Puan Maharani/Net
Pemerintah diingatkan agar kebijakan fiskal tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan.

Prioritas itu menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2020-2021 dalam Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-76 DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (31/8).

“Kapasitas APBN sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, khususnya pendapatan negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat aktivitas perekonomian masyarakat,” kata Puan.

DPR, kata Puan, akan memberikan atensi pada upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, sekaligus meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit.

“Dalam mengelola pembiayaan Defisit APBN, DPR RI akan memastikan agar Pemerintah dapat menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan Undang Undang, meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portofolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang,” ujarnya.

Mantan Menko PMK ini menyoroti pentingnya koordinasi dan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter dalam mengurangi beban pembiayaan defisit APBN.

Ketua DPP PDIP ini juga memberi apresiasi dan menyatakan mendukung upaya bersama Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dalam mengembangkan mekanisme kerja sama yang dapat meringankan beban pembiayaan, khususnya di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

“DPR RI mendukung upaya Bank Indonesia dan Pemerintah serta otoritas jasa keuangan, untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi bauran kebijakan agar dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor riil,” tandasnya.

ARTIKEL LAINNYA