DPR RI Berkomitmen Kawal APBN agar Efektif Tingkatkan Kualitas Hidup Rakyat

Begitu yang disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2020-2021 dalam Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-76 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/8).

“DPR RI dapat memahami kebutuhan tambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat perkembangan pandemi Covid-19,” kata Puan.

Menurut mantan Menko PMK ini, politik anggaran yang dilaksanakan DPR melalui Komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) diarahkan untuk meningkatkan kinerja APBN. Baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran.

“Pemerintah agar dapat mengelola APBN yang semakin berkualitas dalam penanganan pandemi dan dampaknya, tetap dapat menjalankan pelayanan umum kepada rakyat, dan menjalankan program strategis nasional secara selektif dan prioritas,” tuturnya.

Lebih lanjut Puan menjelaskan, pendapatan negara mengalami tekanan akibat dampak pandemi Covid-19 pada aktivitas perekonomian dalam APBN 2020 dan 2021.

Belanja negara disebutnya mengalami tambahan kebutuhan anggaran untuk penguatan bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan program pemulihan ekonomi nasional.

“Hal tersebut mengakibatkan APBN bertumpu pada pembiayaan melalui utang, yang tidak dapat dihindarkan, dan juga telah memperoleh dukungan dari DPR RI,” katanya.

Dia menambahkan, dalam kondisi APBN saat ini, maka tugas konstitusional DPR RI dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan perlu diarahkan untuk memastikan bahwa APBN dipergunakan secara efektif dalam penanganan keselamatan rakyat dari pandemi. Baik secara kesehatan, ekonomi, maupun sosial.

Puan juga mengingatkan agar belanja negara di Kementerian/Lembaga memiliki kualitas yang baik dan ditandai dengan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.

Dalam pembahasan APBN 2022 yang masih berjalan, DPR akan memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perkembangan pandemi.

“Sehingga pada tahun 2022 pemerintah tetap dapat fokus untuk menjalankan penanganan pandemi, agenda pembangunan prioritas, serta pelayanan umum, dan tidak melakukan refocusing berkali-kali yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas program pemerintah untuk rakyat,” tutupnya.