"Siapa pun selama belum pernah jadi Presiden dua kali dia berhak punya keinginan menjadi Capres, dan sepertinya Prabowo memang akan diusung oleh koalisi PDIP dan Gerindra. Kabarnya mereka akan melanjutkan 'kesepakatan Batu Tulis'," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/9).
Namun, kata Satyo, masih ada waktu tiga tahun menuju Pilpres 2024. Sehingga segala kemungkinan masih bisa terjadi.
Misalnya, di tengah jalan muncul figur yang memiliki fenomena dan elektabilitas setinggi langit, tentu akan ada capres yang memiliki efek magnetic yang kuat. Dan setiap kesepakatan dalam politik akan selalu sangat pragmatis.
"Gerindra perlu memastikan apakah tiket untuk Prabowo sudah mereka 'booking' untuk perjalanan 'pergi-pulang'? Sebab jika tiket tersebut hanya untuk sekali jalan maka ketika harus pulang yang mestinya membawa piala sebagai Presiden dia gagal seperti 2014 dan 2019, karena terjadi kesalahan sistem dalam 'membeli tiket pilpres'," jelas Satyo.
"Bagaimanapun pak Menhan (Prabowo) itu masih layak bertarung dalam kompetisi pilpres karena masih memiliki elektabilitas," sambungnya.
Apalagi, Satyo menambahkan, peristiwa bertemunya dua Sekjen dan di waktu yang bersamaan ada kunjungan kerja Presiden bersama Prabowo, menjadi sinyal ada suatu kekuatan saat ini yang berusaha mengingatkan kepada Jokowi bahwa Gerindra dan PDIP masih punya kesepakatan yang belum ditunaikan.
"Dengan kata lain, diingatkan jangan coba-coba bermanuver selain untuk kesepakatan lama. Jika saja Jokowi juga sebagai ketum parpol mungkin dia akan lebih tenang jika pensiun. Faktanya Jokowi harus bekerja sendiri untuk memastikan bahwa legasinya akan selamat sentosa pada saatnya pensiun nanti," pungkas Satyo.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: