Penilaian itu berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis Timur Barat Research Center (TBRC), Senin (6/9).
Partai Golkar berada di urutan teratas dengan 78,9 persen responden. Disusul kemudian Partai Nasdem 72,8 persen, PDI Perjuangan 70,7 persen, PKB 68,4 persen, PPP 64,8 persen, Gerindra 53,7 persen, PAN 52,9 persen, PKS 51,8 persen, Demokrat 46,3 persen.
Namun demikian, dalam hasil survei tingkat pilihan responden terhadap parpol, jika pemilu legislatif digelar hari ini dengan simulasi pertanyaan
top of mind atau terbuka, posisi Partai Golkar berada di peringkat kedua dengan 13,7 persen.
“Pertama PDI Perjuangan dengan 14,2 persen,†tutur Direktur Eksekutif Yohanes Romeo kepada wartawan.
Adapun di peringkat ketiga ada Gerindra 12,2 persen, disusul Demokrat 3,7 persen, PKB 5,8 persen, Nasdem 3,9 persen, PKS 3,1 persen, PPP 2,6 persen, PAN 3,3 persen dan gabungan partai politik lainnya 4,7 persen. Sementara yang belum menjawab 32,2 persen.
Hasil tidak jauh berbeda didapat dalam simulasi survei semiterbuka dengan menyodorkan nama parpol. Hasilnya, PDI Perjuangan tetap teratas dengan 17,6 persen dan disusul Partai Golkar 17,4 persen, Gerindra 14,2 persen, Partai Demokrat 4,1 persen, dan PKB 7,3 persen.
Kemudian, Nasdem 4,1 persen, PKS 3,2 persen, PPP 2,7 persen, PAN 2,2 persen dan gabungan partai partai lainnya total di bawah 5,7 persen dan belum memilih sebanyak 20,1 persen.
Survei digelar 24 Agustus hingga 3 September 2021 dengan melibatkan responden 1.820 orang. Teknik pengumpulan data survei dilakukan dengan wawancara melalui sambungan telepon seluler dan Whatsapp Video Call secara langsung di 34 ibukota provinsi di Indonesia dengan teknik multistage random sampling.
Margin of error dalam survei ini sebesar 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Partai Golkar menjadi partai yang paling sukses dekat dengan masyarakat, sekaligus memiliki kemampuan untuk berada dalam lingkar kekuasaan agar dapat mengarahkan kebijakan negara sesuai kehendak masyarakat. 
