Soal Moratorium Kepailitan, AKPI Beri Masukan kepada Kemenko Perekonomian

Itulah inti dari pembahasan dalam diskusi terbatas yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) pada Senin kemarin (6/9). AKPI sengaja diundang untuk memberi masukan terkait moratorium kepailitan.

Diskusi terbatas yang hanya dihadiri Kemenko dan AKPI ini dimoderatori oleh Sekretaris Eksekutif Komite Kebijakan Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede.

Ikut hadir 2 orang staf khusus Menteri, I Gusti Putu Suryawirawan dan Reza Y Siregar. Sementara dari pihak AKPI diwakili Ketua Umum Jimmy Simanjuntak yang didampingi Dedy Kurniadi (Sekjen), Syahdan Hutabarat (Kabid Dikjut dan Seminar), serta Feri Gustaf (Kabid Litbang).

Menurut Raden Pardede, diundangnya AKPI didasarkan pada meluasnya pandangan dan keberatan AKPI terkait wacana moratorium Kepailitan dan PKPU.

Pada diskusi yang berlangsung hampir 2 jam tersebut, Ketua Umum AKPI menyampaikan presentasi terkait wacana moratorium Kepailitan. AKPI memandang moratorium yang adalah langkah mundur yang lebih banyak memberi dampak buruk kepada perekonomian nasional.

Moratorium akan menimbulkan ketidakpastian dan membuat investor hilang kepercayaan untuk berinvestasi.

Pada prinsipnya, AKPI memahami tekanan ekonomi yang dihadapi. Karena itu AKPI tidak menutup mata atas kemungkinan penyesuaian atau pembatasan persyaratan pengajuan permohonan.

AKPI juga menyampaikan beberapa masukan teknis terkait pembatasan dimaksud. Termasuk masukan dari Australia dan Singapura mengenai temporary measures sebagai ketentuan sementara untuk mengendalikan laju permohonan.

Sementara dalam diskusi tersebut, Kemenko Perekonomian menggambarkan kesepahaman bahwa moratorium bukanlah pilihan terbaik.

Karena itu, Raden Pardede mengatakan, pandangan AKPI pada diskusi ini akan menjadi masukan berharga bagi kementerian untuk membuat kebijakan.