Peringatan Anis Matta agar Indonesia Tak Jadi "Residu" Perang Supremasi AS-China

Menurut Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta, Indonesia harus mewaspadai dampak tersebut karena dekat dengan salah satu spot perang supremasi, yakni Laut Cina Selatan.

Guna mengantisipasi perang supremasi itu, Anis lantas memberi catatan penting bagi angkatan perang militer Indonesia.

"Ingat, di militer Indonesia ini sudah puluhan tahun tidak punya pengalaman perang yang besar," ujar Anis saat webinar Moya Institute bertajuk 'Dampak Berkuasanya Kembali Taliban Bagi Keamanan Indonesia', Jumat (10/9).

Selain militer, hal lain yang perlu diwaspadai adalah soal ketimpangan ekonomi. Menurut pengamatan Anis, ketimpangan ekonomi di Indonesia masih berkaitan dengan dua isu, yakni agama dan etnis dan rawan dimanfaatkan.

"Sebab, kemiskinan ini banyak dialami oleh umat Islam, dan yang dominan di perekonomian adalah etnis China. Isu ini, bila dimanfaatkan oleh global player yang masuk akan menciptakan kekacauan di negeri ini. Maka, pemerintah harus menangani ini secara serius," lanjut Anis.

Berkenaan dengan kondisi Afghanistan yang kini dikuasai Taliban, Anis yakin hal itu tak berdampak besar bagi keamanan Indonesia. Sebab narasi yang dibawa Taliban sudah sangat berbeda dengan era 1990-an.

"Taliban kini memberi pengampunan pada orang-orang yang bekerja dengan pemerintah sebelumnya. Taliban kini juga menyatakan diri sebagai Imarah Islamiyyah, bukan Khilafah Islamiyyah, yang artinya Taliban hanya ingin berdaulat di teritori Afghanistan," demikian Anis Matta.

Sementara itu, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menyatakan, perubahan kekuasaan yang terjadi di Afghanistan kemungkinan besar memiliki pengaruh tertentu bagi Indonesia. Sebagai negara mayoritas Islam, Indonesia memiliki relasi dengan negara-negara Islam lainnya, termasuk Afghanistan.

"Apalagi, dalam sejarahnya, Afghanistan pernah menjadi training center para teroris. Hal ini yang harus kita waspadai," tegas Chappy.

Pada webinar tersebut, turut hadir pula mantan Dutabesar RI untuk PBB, Prof. Dr. Makarim Wibisono; mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim; pengamat politik internasional, Prof. Imron Cotan; dan Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto.