Pesan Mendagri, Kepala Daerah dan Wakil Harus Jaga Hubungan Baik dan Luruskan Niat Pengabdian

Pesan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara pembekalan kepala daerah yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Senin (13/9).

Acara ini dihadiri oleh 183 orang bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota non petahana hasil Pilkada Serentak 2020.

Pesan tersebut disampaikan Tito lantaran dirinya masih mendapati banyak informasi mengenai konflik antara kepala daerah dan wakil. Bahkan kadang kedua pemimpin tersebut saling menyerang lewat pernyataan negatif di media massa.

Baginya, hal demikian bisa membuat organisasi Pemda tidak sehat dan dipenuhi problem baik internal maupun eksternal

“Sumber disharmoni atau konflik yang terjadi pada pada pengampu jabatan di daerah tersebut, biasanya, berpangkal dari dua hal. Yaitu soal kewenangan dan masalah keuangan,” ujarnya.

Dengan tegas, mantan Kapolri ini mengurai bahwa kewenangan memimpin pemerintahan daerah ada di tangan kepala daerah berdasarkan UU. Sementara wakil kepala daerah harus paham bahwa porsinya adalah membantu kepala daerah guna tercapainya urusan pemerintahan daerah.

Semua itu, sambungnya, sudah diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Dearah. Untuk itu, dia mengajak kepala daerah dan wakil menjaga hubungan yang baik. Termasuk meluruskan niat bersama untuk mengabdi pada masyarakat.

“Ajakan saya ini terkesan klise, namun sejatinya itulah yang harus dikerjakan pemimpin yaitu mengabdi kepada rakyat,” tandasnya.

Kepala BPSDM Kemendagri, Teguh Setyabudi mengingatkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di era sekarang, menuntut pemimpin harus lebih lincah (agile), cepat, adaptif, responsif, inovatif dan kolaboratif dalam mencari solusi serta dalam menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat.

"Meski memiliki latar belakang yang berbeda, namun kepala daerah dan wakilnya punya tujuan yang sama, yaitu menjadi pemimpin yang baik, yakni mensejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik dan memajukan daerahnya",  kata Teguh.

Teguh menilai, bahwa pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 yang dilaksanakan secara demokratis berjalan dengan sangat sukses. Ajang demokrasi tersebut menghasilkan 261 pasangan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.