Sistem Bikameral di Indonesia Harus Berkaca kepada Negara Besar

Menurut Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, bagi banyak negara besar yang demokratis, sistem bikameral merupakan suatu keniscayaan.

"Sistem bikameral dalam demokrasi merupakan suatu keniscayaan. Walaupun bentuknya berbeda dengan Indonesia," ucap Mahyudin saat membuka FGD bersama Universitas Diponegoro bertema "Perspektif Daerah Untuk Optimalisasi Peran DPD RI" di Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/9).

Tambah Mahyudin, kelahiran DPD RI karena sebelumnya tidak adanya check and balances dalam praktik keparlemenan Indonesia. Untuk itu diperlukan sistem bikameral atau kamar kedua, yang mewakili perwakilan dari daerah.

"Kenapa demikian? Karena Indonesia negara besar dan mayoritas berpusat di Pulau Jawa. Negara ini didirikan untuk semua kalangan, bukan suatu kelompok atau perorangan. Maka lahirlah kamar kedua untuk menyuarakan aspirasi daerah yaitu DPD RI," jelas Senator asal Kalimantan Timur itu.

Mahyudin mencontohkan, selama ini Indonesia terlalu sentralistik yang bermuara ke Pulau Jawa. Jika melihat dari keterwakilan di Senayan, wilayah yang besar akan memiliki porsi yang besar juga.

"Selama ini jika dilihat dari Jawa Tengah untuk duduk di DPR RI membutuhkan 50 ribu suara. Tetapi DPD RI harus membutuhkan 1,4 juta suara. Artinya, masyarakat menaruh kepercayaan lebih kepada DPD RI," terangnya.

Mahyudin kemudian menjelaskan, kampus-kampus jangan diam saja melihat lemahnya kewenangan DPD RI. Kampus-kampus juga harus membantu berfikir bagaimana memperkuat DPD RI.

"Maka hemat saya amandemen kelima menjadi keharusan," harapnya.

"Bikameral yang kuat tidak bisa ditawar lagi, karena dinamikanya akan menciptakan produk-produk perundangan yang adil dan berkualitas. Keputusan-keputusan itu juga dapat menciptakan kesempatan munculnya calon pemimpin independen yang mumpuni sehingga akan terbuka luas bagi siapapun yang ingin maju sebagai calon presiden, anggota DPR RI, dan DPD RI," papar Mahyudin.

Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintah Undip, Nur Hidayat Sardini mengatakan, DPD RI mempunyai peran penyeimbang dalam menghadapi oligarki. Untuk itu DPD RI harus di -"setup" kembali.

"Memang cara ini tidak akan berhasil karena ada kekhawatiran dalam proses pengambilan keputusan, maka dimatikanlah DPD RI. Bila perlu ke depannya DPD RI harus mempunyai hak veto,  DPR RI saat ini seperti pemain tunggal, karena tidak ada check and balances," ujar Sardini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi juga mengatakan. DPD RI merupakan jelmaan utusan daerah, setelah otonomi daerah maka munculah DPD RI. DPD RI sama seperti senator di Amerika tapi berbeda jauh kewenangannya.

"Permasalahanya kewenangan DPD RI pada Pasal 22D UUD 1945. Jadi ada kata 'dapat' di dalamnya. Kata dapat ini sebenarnya yang membelenggu DPD RI," terangnya.

Sedangkan menurut Kepala Departemen FISIP Undip, Yuwanto, kehadiran DPD RI penting, tapi kehadirannya sejauh ini tidak dirasakan. Ia menilai bahwa DPD RI perlu dioptimalisasi dalam kewenangannya. Maka itu diperlukan amandemen.

"Jangan ada keraguan, memang perlu ada amandemen. Sebab jika DPD RI tidak memiliki kewenangan terkait fungsi otonomi daerah atau pemanfaatan SDA maka akan dikuasai oleh oligarki," ucapnya.

Pada kesempatan ini, turut hadir Wakil Ketua Kelompok DPD RI Abdul Kholik, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga, Wakil Ketua BK DPD RI Yustina Ismiati, dan Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman.