Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Harga Jagung Tidak Wajar, PKB Desak Pemerintah Tindak Pelaku Monopoli Bisnis Pakan Ternak

LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Selasa, 14 September 2021, 21:31 WIB
Harga Jagung Tidak Wajar, PKB Desak Pemerintah Tindak Pelaku Monopoli Bisnis Pakan Ternak
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini/RMOL
Harga jagung pakan ternak yang beredar di pasaran saat ini sudah kebablasan. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menilai harga jual jagung terlalu mahal dan di luar batas kewajaran.

"Di luar kewajaran. Terlalu mahal. Harga yang selangit itu benar-benar mencekik leher para peternak kita," ujar Anggia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (14/9).

Anggia meminta pemerintah serius membenahi tata kelola pakan ternak, terutama jagung sebagai komoditas utama pakan ternak.

Teknisnya, Anggia minta pemerintah segera melakukan intervensi dengan memperpendek rantai pasok dan produksi di pabrikan.

Kondisi harga jagung lokal yang mencapai Rp4.200 hingga Rp 4.500 per Kg jelas jauh dari harga acuan pemerintah yang telah ditetapkan di angka Rp 3.150 per kg.

"Harga acuan pemerintah paling tinggi Rp 3.150 per kg untuk kadar air 15 persen atau paling rendah Rp 2.500 per kg kadar air 35 persen di tingkat petani. Sementara harga pakan yang dijual pabrikan saat ini berkisar Rp 7.500 sampai Rp 8.300 per kg, atau lebih tinggi dari rata-rata harga pakan sebesar Rp 6.000 per kg. Mana mungkin peternak kita sanggup menjangkaunya?" demikian pernyataan Wasekjen DPP PKB ini.  

Anggia menegaskan selama ini yang untung hanya pengusaha pakan saja. Sedangkan petani terus-menerus mengalami kerugian. Ia meminta pemerintah benar-benar tegas menindak para oknum pelaku yang terindikasi memonopoli bisnis pakan ternak.

"Model begini tidak boleh dibiarkan saja negara harus hadir. Pemerintah harus tegas menindak pelaku monopoli pakan ternak yang menari di atas penderitaan peternak kita," ujarnya.

Menurut Anggia, pemerintah seharusnya lebih kreatif melakukan terobosan mahalnya harga pakan nasional. Ia kemudian menyebutkan contoh, Kementan dan IPB bisa saja memulai langkah solutif dengan membuat formula alternatif pangan.

"Jangan sampai lagi-lagi nanti ujung-ujungnya impor pakan, impor ayam, unggas, dll atas nama rasionalisasi harga. Jika begitu, yang diuntungkan tetap saja pengusahanya," ujar Anggia.

Anggia juga meminta pemerintah menyosialisasikan secara masif kebijakan kredit perbankan yang bisa diakses peternak. Apalagi, kontribusi jagung dalam mempengaruhi harga pakan unggas menyentuh 40-50 persen terhadapa pembentukan harga pakan unggas.

"Relaksasi kebijakan selama pandemi itu harus diketahui dan diakses peternak kita secara luas. Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk aksesibilitas kebijakan-kebijakan pro rakyatnya," ujarnya.

ARTIKEL LAINNYA