Blak-blakan Krisdayanti Tidak Salah, Masalahnya Apa DPR Sudah Perjuangkan Rakyat?

"Tidak ada yang salah dengan blak-blakan Krisdayanti. Gaji DPR memang harus dipublikasikan, la wong yang gaji rakyat kok," kata analis politik dan kebijakan publik UNIS, Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (17/9).

Justru yang jadi persoalan baginya adalah pihak-pihak yang memprotes sikap terbuka diva Indonesia itu. Sebab gaji fantastis anggota DPR RI selama ini sudah menjadi rahasia umum, namun belum banyak yang blak-blakan kepada publik.

Padahal, kata dia, transparansi DPR RI adalah bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

"Ingat, sumber anggaran untuk menggaji tunjangan mereka berasal dari rakyat. Rakyat wajib mempertanyakan kinerja mereka, sudah digaji besar tetapi sejauh mana mereka memperjuangkan aspirasi bagi kemaslahatan publik," tegasnya.

Saat ini, poin yang harus diperhatikan wakil rakyat di Senayan adalah bukan masalah bocornya gaji dan tunjangan mereka, melainkan timbal balik kepada rakyat melalui kerja-kerja nyata yang selama ini masih dikritik publik.

"Alih-alih mempersoalkan gaji, justru mereka harus menaikkan marwah DPR sebagai wakil rakyat, pertanggungjawaban mereka kepada rakyat," tandas Direktur eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN).

Baru-baru ini, Krisdayanti yang duduk di Komisi IX DPR RI buka-bukaan soal pendapatan anggota DPR RI yang mencapai ratusan juta rupiah. Ia memaparkan, gaji tersebut berasal dari gaji pokok, tunjangan, hingga dana reses.

Menurut Krisdayanti, setiap awal bulan ia mendapat gaji sebesar Rp 16 juta. Kemudian selang 4 hari, ia menerima hampir Rp 60 juta. Belum lagi dana aspirasi yang didapat mencapai Rp 450 juta yang didapat lima kali dalam setahun.

Untuk dana kunjunagn daerah atau reses, istri dari Raul Lemos ini menerima sebesar Rp 140 juta selama delapan kali dalam setahun.