RMOL. Rencana amandemen UUD 1945 dengan pembahasan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) kembali dipertegas tujuannya oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Sosok yang kerap disapa Bamsoet tersebut menerangkan, MPR RI memandang penting membahas kembali PPHN seperti yang terjadi pada zaman orde baru. Karena sejak dua periode terakhir, MPR RI merasa perlu adanya PPHN untuk dapat memberikan acuan kepada pemimpin ke depan dalam mengelola negara.
"Agar tidak saja pergantian pemimpin disetiap tingkatan berganti pula haluannya," ujar Bamsoet saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Empat PIlar di Universitas Pendidikan Nasional, Sidakarya, Denpasar, Bali, Jumat (17/9).
Yang mejadi faktor dari berubah-ubahnya haluan negara, disebutkan Bamsoet, karena pemimpin yang mengkomandoi negara atau bahkan suatu daerah juga terus berubah, sehingga semangat pembangunan yang sedang berjalan tidak lagi diteruskan.
Di sisi yang lain, politisi Partai Golkar ini menyatakan bahwa setiap partai politik memiliki platform dan prioritasnya masing-masing, sehingga dana daerah baik APBD maupun APBN yang disusun disesuaikan dengan pemimpin yang selanjutnya.
Maka dari itu, apa yang diungkapkannya tersebut merupakan salah satu alasan mengapa amandemen UUD 1945 dengan pemabahsan PPHN penting untuk dilakukan, agar Indonesia memiliki arah dalam waktu 20, 25, 30 bahkan 100 tahun yang akan datang.
"Sehingga setiap rakyat Indonesia tau akan dibawa ke mana negara ini dalam puluhan tahun yang akan datang oleh pemimpin-pemimpin kita. Singapura, Tiongkok, Amerika, memiliki jangka panjang 100 tahun yang akan datang," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: