Sekretaris Utama Bakamla, Laksda S Irawan, menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR, Senin (13/9), ribuan kapal yang berasal dari negara tetangga Vietnam dan juga China terlihat dengan kasat mata masuk ke Perairan Natuna.
Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menjelaskan, prinsipnya kapal asing memang boleh berlayar di zona ekonomi eklusif (ZEE) Indonesia, termasuk di Natuna Utara.
"Daerah ZEE memang perlintasan banyak kapal, mengenai jumlah pastinya, kami belum dapat info," ujar Bobby dalam perbincangan dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu siang (18/9).
Hanya saja, Bobby memberikan catatan terhadap kinerja Bakamla. Menurutnya, peran Bakamla sebagai badan keamanan perbatasan Indonesia tidak menunjukkan fungsi yang optimal.
"Saat ini belum ada kejelasan peran Bakamla yang dibentuk oleh UU Kelautan, belum berfungsi optimal, sehingga setiap ada provokasi kapal asing (sipil), selalu gagap menanganinya," terangnya.
Legislator Partai Golkar ini pun berharap ada evaluasi di pemerintah dalam membentuk komando yang jelas dalam penguatan perbatasan garis pantai Indonesia yang selama ini diidentifikasi sebagai fungsi Bakamla.
"Pemerintah perlu satu komando, mungkin di Kemenkopolhukam, agar ada kejelasan mengenai
National Coast Guard yang setara dengan negara lain, dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di zona ZEE," tegasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: