Menurut Netty, pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti insiden kekerasa tersebut. Sebab, Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah terlarang disentuh dalam setiap konflik apapun.
"Mereka (Nakes dan puskesmas) berada di daerah terpencil di pengunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan," Netty, Minggu (19/9).
Menurut Netty, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.
"Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," katanya.
Apalagi, ujar Netty, saat ini kita sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana Nakes-lah yang menjadi garda terdepan.
"Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," lanjut Netty.
Jadi, kata Netty, jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya.
"Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi," tambahnya
Selain itu, lanjut Netty, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Dalam pandangan Netty, para korban harus mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan traumatisnya.
"Pastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah. Jangan sampai insiden ini membuat Nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," tutup Netty.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: