Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Cak Imin: Saya Ingin Banyak Mendengar Fakta Persoalaan PMI

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Minggu, 19 September 2021, 17:12 WIB
Cak Imin: Saya Ingin Banyak Mendengar Fakta Persoalaan PMI
Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar saat berinteraksi dengan PMI/Repro
rmol news logo Berbagai sektor mulai kesehatan, ekonomi bahkan sosial terdampak pandemi virus corona baru (Covid-19). Salah satu sektor ketenagakerjaan, saat ini berdampak pada karyawan yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dampak masalah ketenagakerjaan juga menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sejumlah negara. Akibat pandemi tidak sedikit dari mereka harus menjadi korban PHK.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menggelar kegiatan roadshow politik kesejahteraan dengan mengangkat tema "Gus Muhaimin Mendengar Pekerja Migran Indonesia" secara virtual.

Acara yang dibuat untuk mendengari aspirasi permasalah PMI dipusatkan di Korea Selatan serta dihadiri Pekerja Migran dari berbagai dunia.

"Saya senang dan bahagia. Kita bisa ketemu meski kondisi pandemi Covid-19 belum juga berakhir," ujar Muhaimin, Sabtu kemarin (18/9).

Pria yang karib disapa Cak Imin ini menyampaikan, roadshow politik dengan para PMI di luar negeri sudah lama diagendakan. Tetapi karena situasi pandemi, agenda ini bisa digelar hari ini

"Pada kesempatan ini, saya akan lebih banyak mendengar fakta di lapangan, sehingga saya bisa memperjuangkan keinginan saudara-saudara PMI bersama pemerintah dan DPR,” ujar Ketua Umum DPP PKB.

Ketua Umum Garda Buruh Migran Indonesia (BMI) Imam Subali menjelaskan mengenai berbagai tantangan PMI di tengah pandemi covid-19.

Menurutnya, angka pengangguran akibat banyaknya PHK yang dilakukan perusahan di Tanah Air membuat animo masyarakat yang ingin bekerja di Luar Negeri semakin tinggi.

"Sementara negara tujuan penempatan ikut dibatasi termasuk Timur Tengah yang masih di moratorim sejak 2015 melalui Kepmen Nomor 260," kata Subali.

Namun kata dia, animo masyarakat ini justru dimanfaatkan para sindikat maupun oknum mulai pejabat, perusahaan penempatan hingga calo dengan pengiriman dan penempatan secara unprosedural yang cenderung pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Sementara pengiriman dan penempatan melalui jalur unprosedural 95 persen adalah perempuan dan 95 persen Pekerja Rumah tangga (PRT) sangat rentan menjadi korban ekploitasi," kata dia.

Kegiatan itu dihadiri perwakilan Kedutaan Besar di berbagai negara, seperti Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo atau akrab disapa Tommy dan Dubes RI untuk Brunei Darussalam Sudjatmiko, WNI, Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Purna PMI dan masyarakat umum. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA