Asean Korea Coopertion Onwards
ASEAN-KOREA Cooperation Upgrade
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Pernyataan Hasto Memberi Sinyal Jokowi Bukan Tokoh Sentral PDIP

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Senin, 20 September 2021, 09:06 WIB
Pernyataan Hasto Memberi Sinyal Jokowi Bukan Tokoh Sentral PDIP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Net
Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang sumpah untuk tidak akan menambah masa jabatan presiden tiga periode memunculkan bermacam spekulasi politik.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, pernyataan anak buah Megawati Soekarnoputri itu seolah memberi sinyal bahwa Jokowi bukanlah tokoh sentral di PDIP. Sebab, jika Jokowi maju lagi pada Pilpres 2024, maka nasib Ketua DPP PDIP Puan Maharani secara otomatis terganjal.

"Khususnya di lingkaran PDIP, akan membuat kans kader seperti Puan Maharani akan terhalang untuk dicalonkan entah sebagai capres ataupun cawapres. Pernyataan Sekjen PDIP ini sendiri memberi sinyal bahwa Pak Jokowi bukanlah tokoh yang memang sentral di lingkaran PDIP," ujar Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin pagi (20/9).

Atas dasar itu, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai wajar apabila PDIP mengingatkan mantan Walikota Solo itu terkait sumpah jabatannya sebagai presiden dengan tidak memaksakan bakal maju lagi pada Pilpres 2024 nanti.

Terlebih, kedekatan Jokowi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan semakin menguat dan membuat jarak antara Jokowi dan PDIP semakin menjadi-jadi.

"Jadi, Pak Jokowi dan LBP versus PDIP ini akan lebih terbuka di masa yang akan datang," katanya.

"Kampanye 3 periode itu juga mengakibatkan meningkatnya kekhawatiran publik bahwa amandemen UUD 45 akan berujung pada perubahan masa bakti presiden. Secara tidak langsung, publik melihat bahwa isu PPHN hanyalah alasan hantaran untuk perubahan masa bakti Presiden," demikian Ray Rangkuti.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan, usulan amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menekankan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bukan menambah masa jabatan presiden.

Bahkan untuk memantapkan sikap PDIP, Hasto mengungkit sumpah jabatan Joko Widodo saat dilantik menjadi presiden selama dua periode.

"PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dengan selurus-lurusnya," kata Sekjen Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9).

ARTIKEL LAINNYA