Hal tersebut disampaikan tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma dalam dialog Catatan Demokrasi bertema "Mahalnya Harga Toleransi di Negeri Demokrasi", Selasa malam (21/9).
"Sorry nih, pemerintah yang salah nggak cepat ditangani," kata Lieus.
Lieus mencontohkan kasus penistaan agama yang dilakukan M. Kece. Bagi dia, itu salah satu contoh betapa lambannya pemerintah mengambil tindakan.
Dia menjelaskan, pemerintah melalui aparat penegak hukum baru menangkap M. Kece setelah ramai di media sosial. Padahal, sejak jauh-jauh hari sudah menuai kontroversi dan dilaporkan.
"Saya agamanya Buddha, terlalu banget nih banyak minta dia (M. Kece) ditindak, baru akhirnya setahun dilaporkan baru ditangkap," terangnya.
Seharusnya, kata Lieus, bibit-bibit seperti M. Kece bisa dicegah. Yakni, dengan mengoptimalkan kinerja Kementerian Informasi dan Komunikasi dalam memberikan masukan pada Kepolisian.
"Kasih informasi dong ke Polisi, kan pemerintah aparatnya lengkap, anggarannya besar dan peralatan canggih, jangan kelamaan," pungkasnya.
Hadir dalam dialog tersebut anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Syafii Maarif, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq, pegiat media sosial Ade Armando, Mustofa Nahrawardaya dan dai Erick Yusuf.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Goyahnya toleransi dalam kehidupan di Indonesia yang menjadi sorotan belakangan ini, adalah akibat dari kurang cepatnya pemerintah dalam mencegah bibit-bibit penyebar ujaran kebencian. 
BERITA TERKAIT: