Berkaitan dengan upaya tersebut, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto, dan Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah beserta jajaran, mengunjungi Kantor Bio Farma di Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa (21/9).
Iwan menjelaskan, kunjungan kerja BPKP ke Bio Farma adalah untuk melihat dan melakukan pengecekan secara langsung ketersediaan vaksin untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19.
Ia berharap apa yang dilakukan BPKP dapat mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target kekebalan tubuh atau herd immunity pada akhir Desember 2021 mendatang.
"Kita sedang melakukan pengawasan terkait dengan distribusi dan persediaan sesuai
dengan permintaan dari Menteri Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) beserta Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin," ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/9).
Menyambung Iwan, Sally menjelaskan bahwa Kedeputian di BPKP beserta Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sudah melakukan kolaborasi untuk melakukan pengawasan atas pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19.
"Hasilnya nanti akan kita tindak lanjuti bersama untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat capaian target vaksinasi," tuturnya.
Sementara itu Direktur Operasi Bio Farma, M. Rahman Roestan, mengapresiasi BPKP yang telah mengawal ketersediaan vaksin Covid-19 untuk Indonesia.
Menururtnya, pandemi harus ditangani dengan cepat, dimulai dari penyediaan vaksin,
penerimaan
bulk atau bahan baku vaksin, dan proses produksinya di Bio Farma serta berlanjut ke tahap distribusinya.
"Kami terbantu dengan diperlihatkannya rambu-rambu (oleh BPKP), sehingga kami dapat menjalankan penugasan ini dengan tepat sesuai peraturan yang ada," kata Rahman.
Hingga 21 September 2021, Bio Farma telah mendistribusikan vaksin Covid-19 sebanyak 171.364.570 dosis, yang terdiri dari CoronaVac 33.805.658 dosis, Covid-19 Bio Farma 104.368.200 dosis, AZ (Covax, B2B, Hibah) 20.136.284 dosis, Moderna 7.871.318 dosis, Sinopharm (Hibah) 720.766 dosis, dan Pfizer sebanyak 4.462.344 dosis.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketersediaan vaksin, fasilitas penyimpanan hingga peninjauan distribusi vaksin dilakukan peninjauan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan tujuan memastikan proses yang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. 
BERITA TERKAIT: