Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono saat menjadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua" di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis siang (23/9).
"Mendorong pendekatan secara kebudayaaan, sosial, ekonomi dan terus mengingatkan dan menanamkan bahwa Papua adalah bagian Indonesia dan Indonesia adalah Papua dan keberagaman kita adalah pemersatu kita," ujar Dave.
Meski begitu, Ketua DPP Partai Golkar ini meminta pemerintah tetap tidak boleh mengesampingkan pendekatan intelegen di bumi Cenderawasih itu. Sebab, hal itu perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi gerakan-gerakan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Jaringan Intelijen juga tetap harus di utamakan juga untuk terus dengan proaktif mencari dan memantau informasi sebanyak-banyaknya, untuk kepentingan kebersamaan juga dengan kita secara maksimal. Sehingga segala macam hal ataupun niatan niatan dapat digagalkan sebelum itu dijalankan," kata Dave Laksono.
Atas dasar itu, Dave menilai, kehadiran militer dan polisi tetap perlu ditingkatkan dan dipermanenkan di semua wilayah Papua.
Kehadiran TNI Polri yang permanen itu, kata Dave, antara lain dengan menambah instalasi militer di Papua, tanpa kita harus memasuki tugas tupoksinya Pemda.
"Jadi tetap pemda tetap menjalankan tupoksinya akan tetapi kehadiran TNI disana itu jangan sampai untuk mengecam ataupun mengancam, membuat rasa khawatir dan tegang," tukasnya.
Hadir narasumber lain dalam diskusi tersebut antara lain Pengamat Intelijen UI, Ridlwan Habib dan anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP Effendi Simbolon.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: