Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Sepakat dengan SBY, Ibas: Fairness Is So Much Valuable Than Money Can Buy Evertyhing

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Senin, 27 September 2021, 09:43 WIB
Sepakat dengan SBY, Ibas: <i>Fairness Is So Much Valuable Than Money Can Buy Evertyhing</i>
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)/Net
rmol news logo Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang uang dan penegakan hukum mendapat sambutan baik dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

SBY dalam kicauannya pagi ini, Senin (27/9), menyinggung hubungan antara uang dan penegakan hukum. Kata SBY, uang memang bisa untuk membeli banyak hal, tapi tidak semuanya. Salah satunya adalah hukum

“Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan,” ujar Presiden keenam RI tersebut.

Ibas mengamini apa yang disampaikan SBY. Menurutnya, keadilan memang lebih berharga ketimbang uang. Sekalipun uang bisa untuk membeli segalanya.

“Yes, fairness is so much valuable than money can buy everything. (Ya, keadilan lebih bernilai daripada uang yang bisa membeli segalanya),” kata Ibas yang merasa sepakat dengan SBY.

Lebih lanjut, Ibas mengurai bahwa perdamaian dan keadilan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, dia berharap hukum masih tegak berdiri di negeri ini.

“Berharap hukum kita di Indonesia masih tegak lurus dengan harapan mulia rakyat,” tegasnya.

Saat ini, Partai Demokrat memang tengah mendapat “serangan” dari kubu Moeldoko, yang baru saja menunjuk pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum. Yusril kemudian memperkarakan AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Yusril menegaskan bahwa MA harus melakukan terobosan hukum dengan menjadi lembaga yang memeriksa, mengadili dan memeriksa apakah AD/ART Demokrat yang disahkan Menkumham bertentangan dengan UU atau tidak.

Secara khusus, Yusril juga meminta MA memeriksa apakah pasal AD/ART Demokrat yang memberi kewenangan lebih kepada majelis tinggi bertentangan dengan UU Partai Politik atau tidak. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA