Begitu tegas Ketua KPK, Firli Bahuri di hadapan seluruh anggota DPRD Jambi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi yang digelar di Gedung DPRD Jambi, Senin (27/9).
Menurut Firli, pokok-pokok pikiran dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) nyatanya sering dijadikan "lahan proyek" bagi anggota DPRD nakal yang terjerat perkara tindak pidana korupsi.
"Saya tidak berharap ada anggota DPRD kabupaten/kota akan menambah catatan anggota DPRD Jambi yang terlibat kasus korupsi. Saat ini saya ingin jelaskan tujuan negara soal memajukan kesejahteraan umum, anggota DPRD juga bisa ikut campur tangan di situ. Karena sesungguhnya kalau bicara memajukan kesejahteraan umum setidaknya ada 7 indikator," ujar Firli.
Indikator yang dimaksud adalah penurunan angka kemiskinan. Firli mengajak para anggota DPRD Kabupaten/Kota Jambi untuk menelaah lebih jauh apakah dalam RAPBD 2022 sudah ada program untuk pengentasan kemiskinan di Jambi, apakah juga ada program tentang penurunan angka pengangguran sekaligus peningkatan lapangan pekerjaan.
Selain itu, juga apakah ada program terkait keselamatan terhadap ibu melahirkan, karena angka kematian ibu melahirkan di Jambi lebih tinggi dibanding secara nasional yaitu 0,62 persen. Sementara persentase nasional hanya 0,3 persen.
Firli juga memaparkan mengenai presentase angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, serta angka genio ratio yang menjadi tujuh indikator penting bagi anggota DPRD Provinsi Jambi dalam menyusun pokok-pokok pikiran RAPBD tahun 2022 sesuai dengan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.
Tak hanya itu saja, Firli berharap anggota DPRD Provinsi Jambi dapat menjalankan komitmen dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat sebagai pembawa aspirasi rakyat sekaligus juga memperjuangkan kepentingan untuk rakyat.
Jika tak memenuhi kepercayaan tersebut maka KPK tak segan untuk menindaklanjuti apa-apa saja yang tidak sesuai yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
"Saya hari ini sengaja ingin menggugah hal ini, rekan-rekan DPRD mau mendengar atau tidak, ya enggak ada urusan sama saya. Tapi, setelah ada masalah korupsi, saya tangkap kalian. Itu pasti," tegas Firli menutup acara.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tujuh indikator kesejahteraan umum harus terus diingat dan dilaksanakan oleh para perwakilan rakyat. Sebab, jika abai dan terjadi korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segan akan menangkap. 
.:RMOL..jpg)
BERITA TERKAIT: