Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

PTM SD dan PAUD Terlalu Berisiko, Pimpinan MPR: Pengawasan Prokes Harus Ketat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Jumat, 01 Oktober 2021, 11:06 WIB
PTM SD dan PAUD Terlalu Berisiko, Pimpinan MPR: Pengawasan Prokes Harus Ketat
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat/Net
rmol news logo Upaya testing dan tracing serta pemahaman masyarakat terhadap risiko bertambahnya kasus positif Covid-19 harus terus ditingkatkan, seiring peningkatan mobilitas masyarakat.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Begitu yang dikatakan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyinggung pelonggaran kebijakan PPKM setelah angka penyebaran kasus positif Covid-19 berangsur menurun di sejumlah wilayah.

"Para pelaksana kegiatan di area publik dan masyarakat wajib memahami betul apa yang harus dilakukan dalam menyikapi kasus positif Covid-19 yang berpotensi muncul di wilayahnya akibat meningkatnya mobilitas warga saat ini,” ucap Lestari Moerdijat, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/10).

Menurutnya, peningkatan mobilitas harus dijawab dengan ketaatan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap setiap persyaratan yang ditetapkan, dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan di area publik.

Wanita yang akrab disapa Rerie ini memberikan contoh kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk tingkat PAUD dan sekolah dasar. Ia menilai hal tersebut terlalu berisiko terhadap peserta didik, yang sebagian besar belum mendapat vaksin Covid-19.

Anggota Komisi X itu mengatakan, untuk mengendalikan risiko terpapar yang berpotensi muncul pada pelaksanaan PTM itu, para penyelenggara pendidikan harus melakukan persiapan sebaik-baiknya.

"Kepatuhan para penyelenggara terhadap sejumlah persyaratan yang telah ditentukan untuk kegiatan tersebut, merupakan langkah awal yang wajib dilaksanakan,” imbuhnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini menegaskan, pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan menjadi sebuah keharusan sebagai dasar untuk mengevaluasi kegiatan tersebut.

"Semakin tinggi tingkat mobilitas masyarakat, membutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah persyaratan yang lebih ketat,” ujarnya.

Di sisi masyarakat, lanjut Rerie, juga harus semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun, dalam aktivitas keseharian.

"Para pemangku kepentingan, harus terus meningkatkan pelaksanaan testing dan tracing agar mampu memberi gambaran penyebaran virus untuk kemudian dapat  mengendalikan penyebaran virus korona lebih baik lagi,” ujar Rerie.

Untuk itu, pelaksanaan manajemen risiko untuk mengantisipasi dampak peningkatan mobilitas masyarakat di masa pandemi ini, memerlukan dukungan semua elemen bangsa. Rakyat harus melangkah bersama mencegah dan mengatasi dampak dari berbagai aktivitas tersebut.

"Karena setiap peningkatan mobilitas masyarakat, selalu saja menghadirkan tantangan baru dalam upaya pengendalian Covid-19 di tanah air,” demikian Rerie. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA