Saran Beathor, Jokowi Harus Terbitkan Perppu HGU untuk Selesaikan Kemelut Perampasan Tanah

Menurutnya, Perppu ini penting untuk memperkuat tindakan presiden dalam mengatasi kemelut lahan tanah yang muncul akibat pelayanan publik tidak maksimal di Kementerian ATR/BPN.

“Perppu juga untuk menjawab warga yang tidak percaya lagi dengan lembaga pengadilan yang selalu mengalahkan mereka dari berbagai tingkatan mencari keadilan, PN, PT dan MA,” ujarnya kepada redaksi, Minggu (3/10).

Diurai mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) ini bahwa konflik agraria umumnya bermula dari ploting kawasan, pengukuran, dan penerbitan sertifikat yang dilakukan pihak BPN.

Ploting itu kerap kali memasukan kawasan kampung adat atau perkampungan warga ke dalam HGU atau HGB.

“Kemelut terjadi karena pelaku perampasan lahan rakyat dilakukan oleh K/L, dan konglomerat istana. Tanpa Perppu, apa mungkin Presiden membubarkan Kementerian ATR BPN, yang disinyalir oleh korban perampasan sebagai gudangnya mafia tanah,” tuturnya.

Menurutnya, hanya kehendak politik Presiden Joko Widodo yang bisa diharapkan dalam menyelesaikan kasus ini. Political will itu juga akan menjadi jalan Jokowi mengakhiri teriakan-teriakan rakyat untuk memberantas mafia tanah.

“Kata Bang Jimly (mantan ketua MK), tegaknya hukum dan keadilan harus seiring dengan tegaknya etika bernegara,” tutupnya.