Menteri Suharso Resmikan Pembangunan Tambak Udang Seluas 260 Ha sebagai Lapangan Pekerjaan Yatim Piatu

Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa di Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah, Minggu (3/10).

"Tambak udang terintegrasi ini merupakan hasil kerja sama PTPN IX dan Foss Group yang akan menampung pekerja tambak lebih dari 2 ribu orang," kata Afo Lim dari Foss Group, Selasa (5/10).

Tambak udang terintegrasi ini nantinya juga akan menjadi lapangan pekerjaan bagi pekerja yang sudah tidak memiliki orang tua.

"Diproyeksikan 70 persen dari total pekerja akan berasal dari anak yatim piatu dan santri yang akan dididik secara khusus melalui Manajemen Berkah," sambungnya.

Nantinya, tambak seluas 260 hektare ini akan dikembangkan dengan teknologi tinggi terbaru, yakni dengan sistem bioflok dengan padat 1 meter persegi menebar 3 ribu ekor benur. Kemudian menggunakan sistem supra intensif (semi bioflok) dengan tebar padat 1 meter persegi sebanyak 1000 benur dan.

Tambak ini juga akan menggunakan sistem intensif yang merupakan penggabungan antara sistem tradisional dan teknologi baru dengan tebar padat 1 meter persegi dan menebar 300 ekor benur.

“Ini merupakan sistem operasional tambak yang pertama di Indonesia," lanjut Afo.

Tambak ini juga nantinya akan terdiri dari 750 kolam budidaya, pengendapan (waduk) seluas 35 hektare yang akan memberi kesempatan kepada warga sekitar untuk ikut budidaya, dan hasil dari pembuangan limbah atau disebut IPAL sebesar 30 hektare.

"Dari IPAL tersebut, kita fungsikan untuk budidaya ikan bandeng dan ikan nila yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat, serta 2 hektare untuk pembangunan pesantren dan diklat keahlian pertambakan," tutur Afo.

Dalam peletakan batu pertama, Menteri Suharso menjelaskan bahwa tambak terintegrasi ini harus dikelola dengan baik dan eksekusinya harus tepat. Tambak ini akan memproduksi ribuan ton udang dan akan memiliki prospek cerah naiknya devisa negara melalui ekspor udang.

Oleh karena itu, Suharso memberi pesan kepada pengelola untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait akses masuk ke kawasan terintegrasi ini.

"Kordinasi ke pusat juga penting agar pengelola dan pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang keliru," tegas Menteri Suharso.