Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menjelaskan, Partai Buruh memang memiliki basis massa banyak. Namun hal itu bukan menjadi jaminan.
"Kalau hitung-hitungan matematika, data BPS (Badan Pusat Statistika) di bulan Februari, (jumlah buruh) ada 78 juta. Segmentasi mereka memang terbuka, tapi ini bukan jaminan untuk bisa
survive," kata Adib ketika berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (6/10).
Belum lagi jika dikaitkan dengan psikologi pemilih saat ini. Di tengah pandemi Covid-19, pemilih cenderung bersikap apatis kepada politik.
"Apalagi saya dengar sumber pendanaan Partai Buruh dari iuran per anggota Rp 50 ribu. Sekarang apatisme politik sangat tinggi, apa mau orang-orang iuran? Ini akan berat bagi Partai Buruh untuk
survive," lanjut analis politik dan kebijakan publik UNIS ini.
Oleh karenanya, ia meyakini kehadiran Partai Buruh yang dideklarasikan Said Iqbal ini tidak akan mengganggu konstituen parpol yang selama ini sudah malang melintang di Senayan.
"Partai Buruh tidak akan menggerus partai-partai besar macam PDI Perjuangan dan Golkar," tutupnya.
Partai Buruh kembali dihidupkan dan dideklarasikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.
Dalam Sidang Kongres ke IV Partai Buruh yang digelar di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat, Senin (4/10), Said Iqbal terpilih secara aklamasi menjadi Presiden Partai Buruh untuk Priode 2021 hingga 2026.
Kembalinya Partai Buruh untuk bertarung di kancah perpolitikan Tanah Air tidak akan menjadi ancaman besar bagi partai politik yang kini melantai di Senayan. 
BERITA TERKAIT: