Pengurus dan AD/ART Baru Partai Buruh Segera Diverifikasi

Dalam kepengurusan ini, Said Iqbal terpilih menjadi Presiden Partai Buruh, Wakil Presiden dijabat oleh Agus Supriyadi, Sekjen Ferri Nuzarli, Bendahara Umum Luthano H Budyanto.

Adapun konstituen dari Partai Buruh meliputi buruh tani, buruh nelayan buruh pabrik, buruh kantor, buruh perempuan, buruh migran, RT atau ART, tukang ojek, supir, PKL, UMKM, Koperasi, perempuan termarginalkan, ibu pedagang sayur, ibu jamu gendong, tukang becak, rakyat termarginalkan, miskin kota, miskin desa, nelayan, peternak.

“Siapapun yang menjadi basis konstituen ini perlu rasanya disampaikan penegasan kembali untuk menghidupkan partai buruh akan membawa beberapa perubahan di dalam perjuangan kelas dalam membangun tatanan negara RI,” ucap Said Iqbal saat jumpa media.

Adapun susunan kepengurusan Partai Buruh saat ini merupakan susunan kepengurusan di tingkat nasional dengan menyebutnya sebeagai komite executive atau (Exco). Kemudian setelah mendeklarasikan kepengurusan, Partai Buruh akan menyusun AD/ART.

"Susunan pengurus ini dan ad/art, jadi ada dua susunan pengurus di tingkat nasional, kami sebut komite executive atau exco dan ad/art partai buruh hasil kongres partai buruh yang lalu, akan dilaporkan ke kemenkumham, yang dalam bentuk akte notaris. Jadi ada dua akte notaris satu akte notaris berisikan susunan kepengurusan kami sebutkan tadi, yang satu beriiskan AD/ART, daripada partai buruh hasil kongres,” ucapnya.

Said mengatakan dua akte notaris ini akan diserahkan kepada KementerianHukum dan HAM untuk diverifikasi menjadi sebuah partai yang resmi melanjutkan Partai Buruh yang telah berdiri 2012 silam.

“Ini akan diserahkan ke kemkumham, nanti setelah diepriksa dan verifikasi daripada susunan kepengurusan dan administrasi AD/ART maka mekimham akan menandatangani dan mengesahkan partai buruh hasil kongres 2021 yang lalu 4-5 Okotber, jadi enggak perlu verifikasi lagi,oleh kemkumham adalah lanjutan dari partai buruh yang tidak aktif hingga 2012 yang ketumnya pada adalah Soni pudji sasono,” kataya.

"Lapor kemkumham satu akte notaris ad/art sayu notaris nanti diperiksa admnistrasi aja oleh kemkumham kalau sudah valid UU pemilu maka ditandatangani oleh menkumham, dengan demikian sah kepengurusan prtai buru periode 2021-2026,” tutupnya.