Presiden Harus Pastikan Transparansi dan Akuntabilitas Pemilihan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu

"Tim seleksi calon KPU dan Bawaslu yang nantinya terpilih tentu harus memiliki pemahaman dan kualitas tentang kepemiluan, rekam jejak yang baik, tidak ada konflik kepentingan dengan organisasi tertentu dan terbebas dari segala macam intervensi," ucap Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, Sabtu (9/10).

Sebab, tambah Neni, kualitas dan integitas penyelenggara pemilu yang akan datang akan sangat ditentukan oleh timsel yang terpilih.

Terlebih, Pemilu 2024 akan menghadapi tantangan yang cukup berat, kompleks, dan berisiko dengan menggelar pemilu serentak dan pilkada serentak pada satu tahun yang sama.

"Mengingat urgen dan krusialnya posisi tim seleksi calon KPU serta Bawaslu 2022 – 2027, maka Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mendorong kepada Presiden Joko Widodo memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap 11 timsel calon KPU dan Bawaslu 2022-2027 yang akan dipilih," tutur Neni.

Serta menjelaskan kriteria dan standar yang dimiliki sehingga bisa terpilih menjadi tim seleksi.

"Dengan adanya keterbukaan ini tentu masyarakat tidak akan bertanya apa dan mengapa terpilih. Keterbukaan informasi juga menumbuhkan trust masyarakat kepada timsel terpilih," sambungnya.

Neni juga meminta masyarakat melakukan pencermatan dan kritik atas 27 orang calon tim seleksi yang diusulkan Mendagri kepada Presiden. Agar jangan sampai nama-nama yang menjadi tim seleksi memiliki rekam jejak kurang baik di mata publik.

Secara khusus Neni juga berharap 11 orang tim seleksi terpilih nanti bisa menghindari hal-hal yang bersifat politik transaksional dan berkomitmen untuk menolak suap.

Karena Neni berpandangan masa depan penyelenggara pemilu dan demokrasi yang akan datang ditentukan oleh tim seleksi yang akan dipilih Presiden. Sehingga perlu kiranya ada keterbukaan dan sudi untuk mengakomodir masukan dan saran dari masyarakat sipil.

Dari 27 orang nama yang diusulkan Mendagri berasal dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dari unsur akademisi hanya dibutuhkan 4 orang dari total 13 orang yang diajukan.

Adapun unsur masyarakat juga dibutuhkan 4 orang, dari total 11 orang yang diajukan. Sementara untuk pemerintah dibutuhkan 3 orang dan diusulkannya pun 3 orang.