Permintaan itu disampaikan langsung anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menyikapi kebijakan pemerintah yang mengizinkan penggunaan APBN untuk biaya kereta cepat.
"KPK, juga BPK. Ya agar tidak ada penyimpangan. Namun penggunaannya harus dilakukan secara akuntabel dan transparan,†ujarnya kepada
, Senin (11/10).
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini menyampaikan bahwa adanya proyek ini perlu disikapi secara arif baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini bertujuan agar proyek infrastruktur tersebut berjalan dengan baik dan tidak jalan di tempat.
"Situasi pandemi Covid-19 mengubah segalanya, termasuk terkait kereta cepat. Pilihannya apakah pembangunan mangkrak atau lanjut dan bermanfaat. Maka kehadiran negara penting untuk memastikan pembangunan infrstruktur berlanjut,†tuutpnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: