Pemkot Yogyakarta Bersyukur Sandiaga Restui Pengajuan QR Code PeduliLindungi untuk Kawasan Malioboro

Hal itu seperti disampaikan Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi. Pasalnya, hingga saat ini kawasan Malioboro belum mendapatkan QR Code untuk penerapan aplikasi PeduliLindungi.

Malioboro memang belum bisa mengajukan diri sebagai kawasan wisata untuk menerapkan PeduliLindungi karena bukan seperti destinasi umumnya yang memiliki tempat pemungutan retribusi walaupun wisatawan selalu menyemut di sepanjang jalan itu.

"Pak Sandiaga kemarin mempersilakan Yogyakarta agar mengajukan QR Code untuk Malioboro ke Kementerian Kesehatan, agar bisa membuka resmi Malioboro untuk wisatawan," kata Heroe Poerwadi, dalam keterangannya, Senin (11/10).

Kata Heroe, dukungan Sandiaga agar Malioboro mengajukan QR Code untuk penerapan aplikasi PeduliLindungi ini dinilai sangat berarti.

Sebab, selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 wisatawan terus berdatangan ke kawasan pusat pusat cinderamata dan jajanan pedagang kaki itu.

Heroe juga mengakui, pemerintah kota tidak mungkin menutup akses Malioboro total seperti halnya pemerintah kabupaten di DIY menutup kawasan wisata.

Sebab, di Malioboro selain pusat cinderamata, di sana ada permukiman sekaligus pusat kantor kantor pemerintahan provinsi.

"Untuk pengajuan QR Code PeduliLindungi ini kami lakukan persiapan sebelum mendeklarasikan pembukaan Malioboro kepada masyarakat luas, karena masih ada sejumlah persyaratan untuk operasional belum terpenuhi," terangnya.

Heroe menuturkan Malioboro sebenarnya sudah sempat sekali diajukan untuk memperoleh QR code PeduliLindungi. Hanya saat itu belum memenuhi persyaratan khususnya terkait sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Karena CHSE nya belum terpenuhi, saat itu Malioboro belum dapat QR Code, makanya sekarang kami perbaiki lagi di situ," sambungnya.

Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, akan menambah objek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang akan dibuka. Hal ini, berdasarkan permintaan dari gubernur, wali kota, ataupun bupati di DIY.

"Nanti sesuai permintaan Gubernur dan Wali Kota Yogyakarta akan diperluas (pembukaan tempat wisata) berbasis permintaan. Pada prinsipnya kami siap mendukung agar pariwisata ini dilakukan dengan protokol kesehatan dan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi," kata Sandiaga.