68 Persen Publik Puas Demokrasi Era Jokowi, Direktur Indikator: Rakyat Setuju Ini Jadi Warisan Reformasi

Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam acara FGD Fraksi Partai Nasdem bertajuk "Urgensi Amandemen UUD 1945 KE-5; Kepentingan Bangsa Atau...?" yang digelar virtual pada Rabu siang (13/10).

Burhanudin mengatakan, dari tiga pilihan yang disodorkan kepada responden surveinya dari Sabang sampai Merauke, mayoritas mengakui demokrasi tidak sempurna tetapi demokrasi adalah sistem terbaik dibanding sistem yang lain.

"Jumlahnya 72 persen, tapi ada 8,8 persen yang tidak peduli mau sistemnya demokrasi atau tidak," ujar Burhan.

Selain itu, Burhanudin juga mendapati pilihan 9,1 persen responden surveinya yang menerima sistem politik selain demokrasi dalam kondisi-kondisi tertentu.

Namun, dirinya melihat konsistensi publik membaik terhadap sistem demokrasi di Indonesia, khususnya sejak bulan Juni 2021 yang dinilai sebagai sistem terbaik yang dimiliki bangsa ini.

Katanya, ada sebanyak 70 persen responden menyatakan Indonesia paling cocok dengan sistem demokrasi.

"Jadi warisan reformasi itu di-approve oleh publik secara umum," katanya.

Kemudian, lanjut Burhanuddin, ada peningkatan juga dari sisi kepuasan masyarakat terhadap demokrasi di bulan September tahun ini. Sebabnya, ada korelasi yang sangat kuat antara kepuasan terhadap demokrasi dengan ekonomi.

"Karena ekonomi mengalami perbaikan, meskipun banyak yang mengatakan memburuk, tapi overall ada peningkatan. Itu punya daya ungkit untuk meningkatkan kepuasan terhadap demokrasi," ucapnya.

Dalam beberapa bulan terakhir. disebutkan Burhanudin, tren masyarakat terkait sistem demokrasi di Indonesia mengalami stagnansi, yakni sebanyak 68 persen publik menyampaikan puas dengan demokrasi di Indonesia.

"Nah ini trennya, mulai ngimpas ya, di bulan September yang puas 68 persen. Yang mengatakan tidak puas itu mengalami penurunan dibanding survei sebelumnya," ucapnya.

"Nah salah satu faktornya memang mulai ada pelonggaran mobilitas masyarakat sehingga masyarakat mencari nafkah secara lebih fleksibel," tandasnya.