Begitu kata mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A. Chaniago dalam kanal YouTube pribadinya, yang dikutip Kamis siang (14/10).
Penjelasan itu merupakan jawaban atas kritik Gurubesar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Emil Salim soal langkah pemerintah yang terus melanjutkan pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan di tengah pandemi Covid-19.
Andrinof mengurai, masalah kependudukan di Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa dan lebih spesifik lagi yakni Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Sehingga, angka pertumbuhan penduduk masih jauh di atas rata-rata nasional.
"Apa sebenarnya akar dari masalah ini? Akar dari masalah ini justru masalah kependudukan," tegas Andrinof.
"Tingkat urbanisasi yang tinggi, pertumbuhan penduduk yang tinggi inilah yang tidak mampu dikejar oleh suplay penyediaan pelayanan publik oleh Ibukota Jakarta," imbuhnya menegaskan.
Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri ini menilai, terdapat kesenjangan yang nyata antara kecepatan lompatan pertumbuhan permintaan layanan publik. Baik itu sektor kesehatan, pendidikan, kebersihan, transportasi, udara yang sehat, perumahan, kota bebas banjir dan lain-lain.
"Permintaan ini tidak bisa disediakan karena angka pertumbuhan penduduk atau urbanisasinya tinggi sekali," katanya.
Menurut dia, akibat kepadatan penduduk dan tingginya angka urbanisasi itulah yang menjadi sumber utama dari aneka masalah yang terjadi di Ibukota Jakarta saat ini dan ke depan. Jika situasinya tidak diubah, kata Andrinof, maka akan terus berlanjut masalah-masalah tersebut.
"Nah yang diperlukan adalah solusi, terobosan, lewat pendekatan demografi (pemindahan Ibu Kota Negara)," pungkasnya.
Emil Salim sebelumnya mengkritik langkah pemerintah yang terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan di tengah pandemi Covid-19.
Ia merasa heran dengan sikap pemerintah yang merencanakan anggaran besar untuk pemindahan ibukota. Di saat, keuangan negara sedang mengalami tekanan yang berat akibat pandemi.
"Banyak dari teman-teman kita di departemen kurang paham bahwa pengeluaran menjadi terbatas, sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian senjata, ibukota negara dan macam-macam, berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak. Padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara," ujar Emil, Jumat (27/8).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Akar masalah utama kenapa Presiden Joko Widodo kekeuh ingin memindahkan Ibukota Negara antara lain terkait dengan masalah kependudukan. 
