Begitu kata Peneliti Senior LIPI Prof Siti Zuhro dalam webinar Lembaga Survei KedaiKopi bertajuk "Memprediksi Kemunculan Capres Ala Pembagian Wilayah Penanganan Covid-19" pada Jumat siang (16/10).
"Bukan memuji rezim Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), luar biasa tidak ada sama sekali intervensi terhadap Pansel. Harus dimulai dari situ Pemilu, Panselnya independen bukan partisan, bukan jadi corong mediator kekuatan politik, insyaallah bagus," kata Siti Zuhro.
Siti Zuhro menuturkan, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia bersama Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra, Prof. Pratikno, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan, Hakim MK Saldi Isra, dan Sosiolog Imam Prasojo berkesempatan menjadi Pansel Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2012-2017.
Kala itu, diceritakan Siti Zuhro, tidak ada intervensi dari pemerintahan SBY.
"Jadi kita betul jadi Pansel yang independen," tuturnya.
Atas dasar itu, Siti Zuhro menyebut kotornya Pemilu itu dimulai dengan amanah dari penyelenggara Pemilu itu sendiri.
Dalam pandangan Zuhro, jika penetapan Pansel Calon Anggota KPU-Bawaslu bagus maka akan menghasilkan Komisioner KPU dan Bawaslu yang berkualitas pula.
"Tapi yang terjadi adalah hasil Pemilu 2019 memberikan noktah, ketika komisioner KPU kena OTT, itu satu contoh," sesalnya.
"Kalau itu terulang kembali, katakan karena Panselnya tak cukup rigit memilih Komisioner (KPU), banyak titipan, bukan rahasia lagi. Tapi waktu kita jadi Pansel telinga kita tutup saja," pungkasnya.
Selain Siti Zuhro, turut hadir dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKopi tersebut antara lain Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio, Pengamat Politik Rocky Gerung, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, dan Direktur P3S Jerry Massie.
Timsel KPU-Bawaslu belakangan menjadi sorotan. Terutama, latar belakang Ketua Timsel KPU-Bawaslu Juri Ardiantoro yang pada Pilpres 2019 lalu merupakan tim sukses Jokowi-Maruf Amin.
Selain itu, komposisi Timsel juga dipertanyakan. Terdapat setidaknya 5 dari 11 Timsel yang memiliki jabatan publik. Ini berpotensi konflik kepentingan.
"Padahal, UU Pemilu membatasi perwakilan pemerintah hanya tiga orang," kata Peneliti Kode Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penyelenggaraan Pemilu sejatinya dimulai sejak Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPU-Bawaslu. Pansel tidak boleh dikooptasi oleh kekuatan politik tertentu yang berimplikasi pada hasil Pemilu itu sendiri. 
BERITA TERKAIT: