Mardani Ali Sera: Pemimpin Harus Punya Etika dan Prinsip Mengelola Negara

Begitu yang dikatakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam acara virtual Indonesia Leaders Talk bertemakan Plin Plan Janji Pemimpin, di PKS TV, Jumat malam (15/10).

"Pada malam ini satu tema lain, betapa leaders itu harus punya etika, etika dan etika, kenapa? Karena mudah saja mengoreksi tanpa alasan yang jelas adalah sebuah pengkhianatan,” kata Mardani.

Anggota Komisi II DPR RI ini mencontohkan, janji seorang pemimpin ketika mengeluarkan kebijakan infrastruktur berupa kereta cepat Jakarta-Bandung.

Contoh lainnya, pembangunan jalan tol yang memakan banyak lahan hingga kebutuhan akan ruang penghijauan tumbang.

Apa yang dibangun itu kata Mardani, justru mengindikasikan bahwa pemimpin itu menjauh dari kesan kebutuhan rakyat baik secara primer, sekunder maupun tersier.

"Tapi sekarang costnya demikian besar, etikanya seorang pemimpin dia tidak bisa lagi cuman bicara tentang kalkulasi ekonomi, kalkulasi risiko tapi dia harus bicara tentang kalkulasi nilai, kalkulasi heritage, kalkulasi tentang prinsip,” katanya.

Dia mengaku sempat bertemu dengan seorang menteri yang mampu melakukan negosiasi dengan negara China.

Namun demikian, setelah kebijakan sebelumnya telah dikeluarkan, terdapat sejumlah revisi yang harus dilakukan.

Padahal, kata Mardani, jika pemerintah Indoensia mau bernegosiasi dengan Amerika dan Jepang yang agak sulit namun dalam pengelolaan dan aplikasinya untuk Indonesia tidak menimbulkan banyak kerugian.

Catatan pertamanya, dalam kebijakan pemerintah yang plin plan saat ini yakni sebuah etika dalam kepemimpinan dan tidak melakukan pengkhianatan terhadap rakyat.

“Ketika dikatakan tidak menggunakan uang APBN tiba-tiba Perpres mengatakan dapat hanya skema pembiayaan melalui APBN ini adalah sebuah cacat etika,” ucapnya.

Menurutnya, kepemimpinan pasti punya cacat, yang perlu ditutupi dengan banyaknya buzzer yang berseliweran di sosial media. Namun, seharusnya seorang pemimpin tidak mengurusi hal tersebut. Melainkan, harus fokus terhadap etika, moral, dan prinsip dalam mengelola negara.