Dugaan itu disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani lantaran merasa aneh agenda pindah ibukota disampaikan pemerintah usai Pilpres 2019 berakhir. Bukan saat kampanye presiden berlangsung
Lalu mengerucut ke Kalimantan Timur (Kaltim) setelah pertemuan dan kesepakatan koalisi Jokowi-Prabowo.
"Publik bisa dikatakan kecolongan karena tak bisa menggunakan hak politiknya secara langsung untuk mengevaluasi atau menilai ini pada pemilu," kata Kamhar kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (20/10).
“Semakin dikejutkan lagi ternyata di lokasi IKN tersebut lahan konsesi Pak Hashim dan Pak Prabowo begitu luas," sambungnya.
Lagipula, kata Kamhar, pemindahan IKN di saat pandemi Covid-19 hanya akan membuat perekonomian terpukul dan daya beli masyarakat terpuruk. Sialnya, pemerintah ternyata tetap
keukeuh ingin memindahkan IKN.
"Pemaksaan di waktu yang tak tepat hanya menimbulkan kecurigaan ini sebagai titipan Oligarki," katanya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: